Sentimen Antiasing di Jepang Meningkat di Tengah Krisis Populasi Nasional

Tingkat penolakan terhadap warga asing di Jepang mencatatkan kenaikan tajam di kalangan generasi muda sepanjang tahun 2026.

Hasil survei dari Institute of Social Science Tokyo University menunjukkan sebanyak 56,3 persen responden muda menyatakan sikap tidak setuju terhadap keberadaan penduduk asing di negara mereka. Angka ini mencerminkan lonjakan signifikan sebesar 20,7 poin dibandingkan data serupa yang dihimpun pada 2024.

Profesor Shin Arita, peneliti dari institusi tersebut, menilai tren negatif ini berkaitan erat dengan maraknya diskursus publik yang bernada pesimistis. Menurutnya, kecemasan terhadap masa depan masyarakat domestik memicu respons defensif dari kalangan warga lokal. Paparan terus-menerus terhadap narasi tersebut membuat masyarakat cenderung memandang kehadiran pihak luar sebagai ancaman bagi stabilitas mereka sendiri.

Riset ini dilakukan secara berkala setiap dua tahun dengan melibatkan 3.800 responden sebagai sampel. Data menunjukkan pergeseran sikap terjadi di hampir seluruh kelompok umur.

Kelompok responden yang lahir pada periode 1987 hingga 1998 mencatat peningkatan angka penolakan paling tinggi, yakni sebesar 24,3 persen. Sementara itu, kelompok kelahiran 1966 hingga 1976 juga menunjukkan tren serupa dengan kenaikan penolakan mencapai 19,4 persen.

Perubahan opini publik ini berbenturan langsung dengan realitas demografi Jepang yang sedang berada dalam fase kritis. Data resmi Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi mencatat total populasi Jepang per 1 Januari 2026 menyusut menjadi 123 juta jiwa.

Jumlah angka kelahiran warga negara Jepang pada 2025 kembali merosot ke angka 670.476 jiwa. Penurunan ini merupakan rekor negatif yang terjadi selama sepuluh tahun berturut-turut.

Situasi ini kontras dengan statistik penduduk asing yang justru melonjak tajam setelah masa pandemi. Jumlah warga asing di Jepang tercatat telah menembus angka 4.031.159 jiwa atau meningkat 9,62 persen per tahun 2026.

Menanggapi resistensi masyarakat, Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Masanao Ozaki, menyatakan pemerintah terus berupaya memperbaiki fundamental ekonomi. Fokus utama kebijakan saat ini adalah memberikan stabilitas pendapatan bagi generasi muda.

Pemerintah berharap dengan adanya lapangan kerja yang pasti, kecemasan warga terhadap masa depan dapat diredam secara perlahan. Harapan besar ditumpukan pada penciptaan lingkungan sosial yang kondusif bagi pasangan untuk memiliki serta membesarkan anak dengan tenang.

Meski terdapat upaya perbaikan, data menunjukkan bahwa keinginan warga untuk berkeluarga belum mampu mengimbangi laju penurunan populasi secara alami. Kebijakan imigrasi kini berada pada titik dilematis bagi pemerintah pusat. Pilihannya adalah mempercepat pemulihan angka kelahiran domestik atau terus membuka akses bagi pekerja asing di tengah resistensi publik yang kian menguat.