Zelenskyy Tolak Pemilu di Tengah Perang: Khawatir Perpecahan, Ungkap Rencana Mobilisasi Rusia

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy secara tegas menolak gagasan penyelenggaraan pemilu di tengah perang skala penuh melawan invasi Rusia, menyikapi usulan dari mantan menteri pertahanan. Penolakan terhadap pemilu di tengah perang tersebut disuarakan Zelenskyy karena dianggap sangat berisiko, berpotensi memecah belah persatuan nasional pada masa genting ini.

"Saya percaya bahwa dalam perang seperti ini, pemilu itu sendiri merupakan risiko besar," ujar Zelenskyy dalam pernyataan yang dirilis Minggu (3/9/2023). "Pemilu sekarang adalah tsunami bagi negara yang akan memecah belah Ukraina."

Berdasarkan undang-undang darurat militer yang berlaku, seluruh aktivitas pemilihan umum di Ukraina memang ditangguhkan selama negara itu berjibaku melawan pasukan invasi Rusia. Kebijakan ini, yang memprioritaskan stabilitas dan keamanan, mendapat dukungan luas dari masyarakat.

Baca Juga:

"Jika kita ingin menghancurkan negara, maka kita bisa bergerak ke arah pemilu selama masa perang ini," tegas Zelenskyy, menggarisbawahi penolakan kuatnya terhadap proposal yang diajukan oleh mantan Menteri Pertahanan Mykhailo Fedorov.

Usulan untuk mengadakan pemilu tersebut datang dari Fedorov sebulan setelah ia diberhentikan dari jabatannya sebagai menteri pertahanan oleh Zelenskyy. Fedorov dikenal memiliki basis dukungan signifikan di kalangan pemuda Ukraina.

Ribuan warga Ukraina muda bahkan menyerukan agar Fedorov diangkat kembali, dan beberapa pihak mengindikasikan bahwa ia mungkin akan menantang Zelenskyy jika pemilu benar-benar terjadi. Namun demikian, jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa Zelenskyy masih jauh lebih populer sebagai kandidat presiden.

Zelenskyy tidak segan mengkritik Fedorov dalam pernyataannya, mengatakan, "Saya yakin dia sendiri yang bergerak, atau didorong, menuju hal-hal yang salah."

Selain isu pemilu, Zelenskyy juga mengungkapkan informasi intelijen penting bahwa Kyiv meyakini Rusia berencana memobilisasi 300.000 tentara tambahan untuk invasi mereka setelah pemilihan parlemen Rusia berlangsung pada bulan September.

Moskwa, menurut Zelenskyy, kemungkinan akan merekrut ratusan ribu pasukan lagi pada tahun 2027, dalam upaya mereka untuk merebut sisa wilayah Donetsk timur Ukraina, salah satu tujuan strategis utama Kremlin.

Di tengah serangkaian serangan rudal intens dari negara tetangganya, Zelenskyy juga berbicara mengenai keberhasilan mencapai kesepakatan dengan Jerman untuk pasokan 600 unit rudal pencegat Patriot PAC-2 yang dijadwalkan pada 2027-2028.

Pengumuman ini datang setelah Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengunjungi Ukraina pada hari Sabtu (2/9/2023), menandai kelanjutan dukungan Berlin terhadap Kyiv.

Sistem rudal Patriot buatan Amerika Serikat merupakan satu-satunya senjata dalam arsenal Kyiv yang mampu menghadapi rudal balistik Iskander-M dan Kinzhal Rusia yang canggih. Namun, ketersediaan amunisi untuk sistem ini dilaporkan semakin menipis.

Selain itu, Prancis pada hari Sabtu juga menjanjikan pengiriman rudal pencegat baru untuk memperkuat pertahanan udara Ukraina.

Ketika negara-negara Eropa berupaya mengisi celah yang ditinggalkan oleh Amerika Serikat, yang di bawah kepemimpinan Donald Trump menunjukkan keengganan yang semakin besar untuk membantu Ukraina, dukungan finansial terus mengalir. Norwegia, misalnya, berencana menyumbangkan 85 miliar Krone Norwegia (sekitar USD 9,2 miliar atau setara Rp140 triliun) sebagai dukungan finansial untuk Kyiv pada tahun fiskal 2027.