China Targetkan Pembangunan Jaringan Blockchain Nasional Rampung pada 2030

Pemerintah China menetapkan target ambisius untuk merampungkan pembangunan jaringan blockchain berskala nasional pada 2030.
Target tersebut tertuang dalam Rencana Lima Tahun ke-15 untuk Informatisasi Nasional yang baru saja diterbitkan. Dokumen ini menjadi panduan utama bagi pengembangan digital negara tersebut dalam jangka menengah.
Prioritas utama dari rencana ini mencakup integrasi teknologi blockchain yang lebih dalam pada sektor perdagangan dan keuangan. Kawasan Delta Sungai Yangtze, yang merupakan pusat ekonomi utama, diproyeksikan menjadi lokasi uji coba utama implementasi teknologi ini.
Selain sektor keuangan, China juga mendorong pemanfaatan blockchain secara masif di sektor manufaktur dan pertanian. Wilayah Chengdu-Chongqing di bagian barat daya China terpilih sebagai pusat pengembangan operasional untuk kedua sektor tersebut.
Kebijakan ini diterbitkan oleh Central Cyberspace Affairs Commission, sebuah badan tingkat tinggi di bawah Partai Komunis yang mengoordinasikan kebijakan digital nasional. Dokumen ini memperjelas proyek yang sebelumnya sudah sempat disinggung dalam rencana pembangunan nasional pada Maret lalu.
Komitmen pemerintah terhadap teknologi ini semakin kuat melalui arahan bersama dari kepemimpinan pusat Partai Komunis dan Dewan Negara pada 9 Oktober. Mereka menekankan perlunya standarisasi teknis yang lebih ketat agar jaringan blockchain nasional dapat beroperasi secara efisien.
Integrasi blockchain kini dipandang sebagai elemen kunci dalam mendukung sirkulasi data dan aktivitas perdagangan berbasis digital. Meskipun melarang penggunaan mata uang kripto untuk bisnis, China secara aktif mempromosikan blockchain sebagai prioritas teknologi negara.
Presiden Xi Jinping telah lama menaruh perhatian besar pada sektor ini sejak Oktober 2019. Ia menyebut investasi dalam blockchain sebagai langkah krusial untuk memperkuat kemandirian kemampuan teknologi China di panggung global.
Pengembangan ini sejalan dengan ambisi China untuk memimpin inovasi digital tanpa bergantung pada infrastruktur asing. Blockchain dianggap sebagai tulang punggung baru dalam menciptakan transparansi data dan efisiensi birokrasi di berbagai lapisan pemerintahan.
Beberapa analis ekonomi mencatat bahwa langkah China ini menunjukkan pergeseran fokus dari sekadar adopsi teknologi menuju penguasaan ekosistem digital. Pengalaman masa lalu dalam membangun jaringan infrastruktur fisik kini diterapkan pada pengembangan infrastruktur data nasional.
Dengan target 2030, Beijing memiliki waktu sekitar lima tahun untuk menyempurnakan standar teknis dan regulasi keamanan bagi jaringan tersebut. Keberhasilan proyek ini akan sangat bergantung pada seberapa cepat sektor manufaktur dan pertanian dapat mengadaptasi sistem baru ini ke dalam proses operasional mereka setiap hari.
Baca juga tulisan lainnya dari Dimas Ardianto
Penulis: Dimas Ardianto
Editor: Beritana Editor













