Regulator Uni Eropa Soroti Praktik Lisensi Binance di Bawah Aturan MiCA

Otoritas pengawas pasar modal Uni Eropa kini tengah menelaah penggunaan aturan pengecualian lisensi yang diterapkan oleh bursa kripto Binance.

Langkah ini diambil oleh European Securities and Markets Authority (ESMA) bersama regulator nasional di Prancis, Jerman, dan Yunani untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan pasar aset kripto atau Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA). Aturan MiCA sendiri merupakan kerangka hukum komprehensif Uni Eropa yang dirancang untuk mengatur penerbitan dan layanan aset kripto guna melindungi konsumen di kawasan tersebut.

Binance diduga memanfaatkan mekanisme yang dikenal sebagai reverse solicitation untuk terus melayani nasabah di Uni Eropa tanpa mengantongi otorisasi penuh. Dalam praktiknya, reverse solicitation adalah celah hukum yang memungkinkan perusahaan kripto luar negeri melayani warga Uni Eropa hanya jika nasabah tersebut yang terlebih dahulu mendekati perusahaan secara inisiatif pribadi.

Namun, pedoman ESMA menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh menggunakan celah ini untuk menghindari persyaratan ketat yang ditetapkan dalam aturan MiCA. Regulator khawatir mekanisme tersebut disalahgunakan untuk menawarkan layanan secara aktif kepada investor Eropa tanpa pengawasan yang memadai.

Perusahaan bursa aset kripto asal non-Uni Eropa yang ingin beroperasi di wilayah blok tersebut wajib memiliki izin resmi di bawah MiCA. Jika gagal mematuhi standar ini, perusahaan dapat menghadapi sanksi berat dari otoritas nasional setempat.

Terkait hal ini, perwakilan Binance menyatakan kepada media bahwa mereka berkomitmen untuk tetap beroperasi di Eropa dalam jangka panjang dengan mematuhi regulasi yang berlaku. Pihaknya mengklaim sedang terus mengupayakan pemenuhan syarat otorisasi MiCA di salah satu negara anggota Uni Eropa setelah membatalkan pengajuan di Yunani pada Juni lalu.

Laporan terbaru menunjukkan sebagian pengguna di Eropa kini dialihkan layanannya melalui entitas Binance yang terdaftar dan diregulasi di Abu Dhabi. Langkah ini diduga menjadi salah satu cara perusahaan untuk tetap menjaga aksesibilitas bagi pelanggan di tengah transisi aturan yang mulai berlaku ketat sejak 1 Juli lalu.

Ketua ESMA, Verena Ross, baru-baru ini menekankan perubahan fokus organisasi dari penyusunan aturan ke arah pengawasan ketat dan konvergensi kebijakan. ESMA secara konsisten mendesak agar diberikan kewenangan lebih besar dalam mengawasi perusahaan kripto asing yang mencoba mencari nasabah di pasar Eropa tanpa lisensi resmi.

Data terbaru per 30 September mencatat ada 173 entitas kripto yang masuk dalam daftar penyedia layanan tidak patuh milik ESMA. Meskipun nama Binance tidak tercantum dalam daftar tersebut, pengawasan intensif terhadap entitas-entitas besar di sektor ini diprediksi akan terus berlanjut seiring dengan upaya Uni Eropa menciptakan pasar digital yang lebih aman bagi para investor ritel maupun institusional.