Trump Tunjuk Jay Clayton Pimpin Satgas AI Super Intelligence Force

Presiden Donald Trump resmi membentuk satuan tugas baru yang diberi nama Super Intelligence Force untuk mengoordinasikan pengembangan kecerdasan buatan di Amerika Serikat. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Trump melalui platform Truth Social pada hari Minggu.

Satuan tugas ini memiliki misi menjaga keunggulan teknologi Amerika Serikat dalam persaingan global kecerdasan buatan. Istilah Super Intelligence sengaja dipilih oleh Trump sebagai sebutan khusus untuk menyebut teknologi AI yang tengah berkembang pesat.

Jay Clayton, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Intelijen Nasional, ditunjuk sebagai pemimpin utama dalam gugus tugas tersebut. Kehadiran Clayton menandai langkah serius pemerintah dalam melakukan pengawasan dan sinkronisasi kebijakan teknologi nasional.

Gugus tugas ini tidak bekerja sendiri karena akan dibantu oleh para pejabat tinggi lain seperti Ketua Komisi Perdagangan Federal Andrew Ferguson dan Direktur Kantor Manajemen Personalia Scott Kupor. Mereka memiliki tanggung jawab untuk membangun keterlibatan federal dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perusahaan teknologi hingga organisasi keagamaan.

Para anggota satuan tugas ini nantinya akan melapor langsung kepada Trump serta Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan White House Accord on Super Intelligence yang baru saja disepakati bersama para petinggi perusahaan teknologi terkemuka pekan lalu.

Bagi pelaku industri mata uang kripto, sosok Clayton adalah figur yang sangat dikenal sekaligus memicu perdebatan panjang. Ketika menjabat sebagai Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) pada periode pertama pemerintahan Trump, ia dikenal dengan pendekatan penegakan hukum yang sangat agresif.

Clayton tercatat telah mengajukan 57 tuntutan hukum terhadap berbagai perusahaan kripto, proyek blockchain, dan penawaran koin perdana selama masa jabatannya. Salah satu tindakan yang paling diingat adalah gugatan senilai USD 1,3 miliar atau sekitar Rp20,5 triliun terhadap Ripple pada Desember 2020.

Gugatan tersebut mendakwa Ripple melakukan penjualan XRP sebagai sekuritas yang tidak terdaftar. Langkah hukum ini kemudian menjadi model standar bagi SEC di bawah pimpinan Gary Gensler untuk menyeret banyak penerbit token dan bursa kripto besar ke meja hijau.

Namun, rekam jejak Clayton pasca-meninggalkan SEC justru menunjukkan arah yang cukup kontras. Ia sempat bergabung dengan One River Asset Management sebagai penasihat kripto pada 2021 dan duduk di dewan penasihat penyedia layanan kustodian kripto, Fireblocks.

Pada awal 2025, ia kembali dipercaya Trump untuk menjabat sebagai jaksa sementara untuk Distrik Selatan New York. Di sana, kantor yang ia pimpin melanjutkan proses hukum terhadap pengembang Tornado Cash, Roman Storm.

Hingga saat ini, pihak Gedung Putih belum merinci mandat operasional maupun lini masa kerja dari Super Intelligence Force tersebut. Publik kini menanti bagaimana arah kebijakan teknologi Amerika di bawah kendali sosok yang memiliki latar belakang penegakan hukum yang sangat kuat ini.