Langsung ke konten
beritana
Breaking

Menkop: Koperasi Desa Merah Putih Realisasikan Pemikiran Soemitro

Foto Beritana UpdateBeritana Update2 menit bacaEkonomi & Bisnis
Menkop: Kopdes Merah Putih Wujud Nyata Pemikiran Soemitro Djojohadikusumo
Foto: ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan program Koperasi Desa Merah Putih merupakan wujud nyata yang mengakar dari pemikiran ekonomi berkeadilan milik mendiang Soemitro Djojohadikusumo. Kebijakan strategis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dirancang khusus guna membangkitkan kembali pilar ekonomi nasional yang bertumpu pada asas kebersamaan dan gotong royong.

"Presiden Prabowo melakukan transformasi besar dari yang semula berupa konsep akademis menjadi program teknokratis yang diimplementasikan secara rinci ke wilayah pedesaan," ujar Ferry dalam acara peluncuran buku di Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2026.

Dalam catatan sejarah nasional, Soemitro merupakan figur sentral di balik berdirinya Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia serta arsitek utama kebijakan ekonomi berbasis data. Pemikiran beliau dinilai tetap adaptif untuk menjawab tantangan ekonomi modern yang kerap meminggirkan masyarakat kelas bawah. Langkah taktis ini sekaligus menjadi upaya konkret mengembalikan kiblat perekonomian negara sesuai dengan amanat luhur Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Nantinya, jaringan koperasi desa ini memegang peran ganda, tidak sekadar bertindak sebagai distributor resmi bahan pangan bersubsidi dari pemerintah. Lembaga tersebut juga bertugas menghidupkan sektor produktif lokal, termasuk mengelola potensi pariwisata daerah hingga industri kreatif rumahan.

Kementerian Koperasi menegaskan komitmen penuh untuk mengawal seluruh tahapan operasional program prioritas ini agar berjalan konsisten di lapangan.

Meskipun memiliki potensi besar, pemerintah menyadari ada tantangan kultural berupa keraguan dari sebagian warga yang belum terbiasa dengan tata kelola koperasi modern. Banyak masyarakat menyambut program ini dengan harapan baru, tetapi sosialisasi berkala tetap diperlukan demi membangun transparansi dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, skema pendampingan intensif akan terus digulirkan secara bertahap di berbagai wilayah rintisan.

Ferry pun mengharapkan dukungan moral serta sinergi aktif dari seluruh pemangku kepentingan demi kelancaran program berskala nasional ini. Ia optimistis bahwa transformasi tata kelola dari bawah ini akan mempercepat pemerataan kesejahteraan warga di pelosok negeri.

Baca juga tulisan lainnya dari Beritana Update