Dilema Keamanan Arab Saudi Hadapi Ancaman Kelompok Houthi di Yaman

Tidak hanya di laut, infrastruktur strategis di daratan pun menjadi target. Pipa minyak Timur-Barat sepanjang 1.200 kilometer yang berakhir di pelabuhan Yanbu dilaporkan rusak akibat serangan milisi proksi Iran di Irak pekan lalu.

Pejabat setempat memperkirakan perbaikan infrastruktur vital ini memerlukan waktu beberapa pekan.

Neil Quilliam, analis dari lembaga pemikir Chatham House, menilai Riyadh tengah berada dalam posisi sulit. Putra Mahkota Mohammed bin Salman harus melindungi keamanan nasional sekaligus menjaga keberlangsungan pembangunan ekonomi yang sedang gencar dilakukan.

Di satu sisi, Saudi memiliki militer canggih dengan kekuatan udara mumpuni. Namun, pemerintah sangat enggan kembali terseret dalam kampanye militer berbiaya tinggi di Yaman seperti saat intervensi pertama mereka pada tahun 2015.

Pengamat dari German Middle East Research Center CARPO, Sebastian Sons, berpendapat bahwa Saudi kini terperangkap dalam situasi rumit. Mereka perlu menunjukkan ketegasan militer untuk memberi sinyal pada Houthi agar tidak melewati batas, namun di saat bersamaan harus menjaga pintu negosiasi tetap terbuka.

Ketidakpastian ini diperburuk oleh posisi tawar Houthi yang menguat setelah mereka merebut beberapa kota pelabuhan serta Pulau Perim di Selat Bab el-Mandeb. Hal ini memungkinkan pemberontak tersebut menekan arus pasokan energi global dengan lebih efektif.

Kondisi ini menempatkan Riyadh pada kerentanan baru yang diuji dari berbagai arah. Kebutuhan akan stabilitas menjadi mutlak karena Saudi tengah menjalankan agenda besar Visi 2030 untuk melakukan diversifikasi ekonomi di luar sektor minyak.

Proyek ambisius seperti Expo 2030 dan persiapan sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2034 sangat bergantung pada keamanan kawasan. Tanpa kondisi yang kondusif, kepercayaan investor dan sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung reformasi negara dapat terganggu.

Tekanan domestik pun muncul seiring tuntutan rakyat akan lapangan kerja dan perlindungan dari serangan lintas batas. Pemerintah Saudi merespons tantangan ini dengan memperketat kontrol domestik, termasuk terhadap kritik kebijakan luar negeri.

Organisasi hak asasi ALQST mencatat adanya peningkatan hukuman bagi mereka yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah. Laporan terbaru bahkan menyebutkan setidaknya 154 orang telah dieksekusi sepanjang Januari hingga September 2026, termasuk untuk kasus-kasus yang dikaitkan dengan hukum anti-terorisme yang dinilai luas maknanya.