Usulan Penarikan Pasukan AS dari Pasifik Picu Kekhawatiran Sekutu di Asia

Sebuah studi dari lembaga pemikir kebijakan luar negeri Amerika Serikat memicu kegelisahan di kawasan Indo-Pasifik terkait rencana pengurangan kehadiran militer secara besar-besaran. Analis menilai langkah ini akan melemahkan sistem pertahanan regional dan memberikan keuntungan strategis bagi China di Pasifik Barat.

Laporan tersebut disusun oleh Jennifer Kavanagh, direktur analisis militer di Defense Priorities Foundation. Ia mendesak Washington untuk mempersempit komitmen pertahanan dengan mengakhiri perjanjian aliansi bersama Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Filipina.

Kavanagh berpendapat prioritas utama Washington seharusnya berfokus pada pertahanan dalam negeri serta perlindungan jalur perdagangan. Strategi ini melibatkan penarikan mundur pasukan dari rantai pulau pertama, yang membentang dari Okinawa hingga Filipina, menuju rantai pulau kedua yang meliputi Guam dan Papua Nugini.

Menurutnya, penarikan tersebut akan memperkuat posisi defensif Amerika dan mengurangi risiko konflik terbuka dengan China. Namun, proposal ini dinilai sangat kontroversial oleh banyak pihak, terutama terkait nasib Taiwan yang selama ini menjadi titik api ketegangan geopolitik.

Dalam laporannya, Kavanagh menyarankan agar Amerika Serikat meninggalkan ambiguitas strategis terkait Taiwan dan beralih ke kebijakan non-intervensi yang jelas. Ia mengklaim biaya yang harus ditanggung AS dalam sebuah konflik militer akan jauh melampaui segala manfaat yang mungkin didapatkan.

William Yang, seorang analis keamanan yang berbasis di Taiwan, menyebut bahwa temuan ini akan mengejutkan banyak mitra regional. Ia menyoroti bahwa meskipun belum ada pernyataan resmi dari Gedung Putih, pandangan ini sejalan dengan retorika isolasionis yang kerap muncul dalam kebijakan transaksi Presiden Donald Trump.

Kritik tajam datang dari Garren Mulloy, pakar hubungan internasional di Daito Bunka University. Ia menilai ideologi tersebut hanya melihat biaya jangka pendek tanpa mempertimbangkan hilangnya pengaruh geopolitik Amerika yang krusial dalam membentuk tatanan hukum dan norma internasional.

Mulloy menambahkan bahwa kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan AS nantinya akan segera diisi oleh pengaruh China atau Rusia. Dampak jangka panjang dari kebijakan ini dianggap dapat memicu perlombaan senjata baru serta merusak upaya non-proliferasi nuklir di kawasan.

Senada dengan hal tersebut, Dan Pinkston dari Troy University di Seoul menyebut rencana ini tidak realistis dan naif. Ia menegaskan bahwa menarik diri dari aliansi keamanan berarti merusak hubungan perdagangan serta mengabaikan peran penting AS dalam menangani kejahatan siber, perompakan, hingga isu perubahan iklim.

Banyak pengamat memperingatkan bahwa tanpa perlindungan Amerika, China mungkin akan bertindak lebih agresif terhadap Taiwan. Selain itu, Korea Utara yang memiliki senjata nuklir diprediksi akan meningkatkan tekanan terhadap Korea Selatan jika payung keamanan Amerika benar-benar dicabut dari wilayah tersebut.