Islandia Tolak Lanjutkan Pembicaraan Keanggotaan Uni Eropa

Eirikur Bergmann, seorang profesor politik dari Bifröst University, menjelaskan bahwa kubu 'Tidak' jauh lebih mahir dalam memanfaatkan identitas nasional politik Islandia. Identitas ini menekankan kemerdekaan formal, hasil perjuangan panjang dari Denmark.

“Mereka berhasil menyentuh perasaan dasar masyarakat,” ujar Bergmann kepada BBC.

Di sisi lain, kampanye 'Ya' menjalankan kampanye yang terlalu teknis, tanpa pernah menjelaskan tujuan atau semangat mengapa Islandia harus bergabung dengan Uni Eropa, kata Bergmann.

Perdana Menteri Kristrún Frostadóttir, setelah memberikan suaranya di ibu kota pada Sabtu lalu, menyatakan bahwa kampanye referendum ini memicu perdebatan mengenai posisi Islandia di kancah dunia.

Dalam konferensi pers pada Minggu sore, ia kembali menegaskan bahwa isu keanggotaan Uni Eropa tidak akan dibahas selama pemerintahannya masih menjabat.

Salah satu menterinya menampik bahwa hasil ini merupakan kemunduran bagi pemerintah. Ia justru menyoroti tingginya partisipasi pemilih sebagai indikator positif.

Terdapat perbedaan geografis yang signifikan dalam hasil pemungutan suara. Ibu kota Reykjavík mayoritas mendukung pembicaraan aksesi Uni Eropa, sedangkan daerah pedesaan lebih banyak yang menentangnya.

Pertanyaan yang tertera di surat suara adalah: “Haruskah Islandia melanjutkan negosiasi aksesi dengan Uni Eropa?”

Suara 'Ya' sebenarnya bukan keputusan akhir untuk bergabung dengan Uni Eropa, melainkan sebuah langkah menuju perjanjian aksesi. Perjanjian ini nantinya juga harus disetujui melalui referendum kedua.

Begitu pula, hasil suara 'Tidak' tidak serta-merta menutup kemungkinan Islandia untuk melanjutkan pembicaraan di masa mendatang.

Meskipun kekhawatiran ekonomi mendominasi kampanye referendum, isu-isu keamanan juga turut menjadi sorotan.

Islandia adalah anggota pendiri NATO, tetapi tidak memiliki militer dan mengandalkan sekutunya untuk pertahanan. Bergabung dengan Uni Eropa akan memberinya akses penuh ke infrastruktur pertahanan bersama blok tersebut.

Negara ini telah mendukung Ukraina selama invasi penuh Rusia, dan para pejabat juga khawatir dengan peningkatan manuver maritim Rusia di dekat pulau itu. Namun, minat Donald Trump yang diungkapkan untuk memasukkan Greenland, pulau Arktik lainnya, ke dalam AS, menjadi kekhawatiran yang lebih baru.

Menteri Luar Negeri Islandia, Katrín Gunnarsdóttir, pada konferensi pers Minggu sore, menyatakan akan berupaya memperkuat hubungan pertahanan negara itu dengan negara-negara lain setelah referendum.

Namun, Bergmann berpendapat bahwa perdebatan tersebut sangat domestik. Referendum ini diadakan sebelum periode kedua Donald Trump, dan gejolak dunia tidak terlalu merasuk ke dalam perdebatan.

Jacob Funk Kirkegaard, seorang peneliti senior di wadah pemikir Eropa Bruegel, mengatakan kepada RUV bahwa Uni Eropa telah gagal dalam ‘menjual dirinya’. Padahal, blok itu jelas ingin melihat dirinya sebagai aktor keamanan, terutama di Arktik.

Ia menyebut hasil ini akan dianggap sebagai peluang yang terlewatkan. Tentunya bagi Islandia, dan juga bagi Uni Eropa.

Seorang diplomat Uni Eropa yang tidak disebutkan namanya sependapat dengan penilaian ini. Ia menyampaikan kepada kantor berita Reuters bahwa hasil tersebut adalah “kemunduran jelas bagi Brussels” sambil mencatat bahwa isu perikanan dan kemerdekaan menjadi faktor penentu.

Kemenangan kubu 'Tidak' disambut dengan tepuk tangan dari para euroskeptik di tempat lain.

Pemimpin Reform UK, Nigel Farage, salah satu pendukung utama keluarnya Inggris dari Uni Eropa, menyatakan bahwa warga Islandia telah memilih “untuk menjaga kemerdekaan mereka.”

Marine Le Pen dari National Rally Prancis juga menilai hasil ini menunjukkan “kebenaran yang jelas: keanggotaan di Uni Eropa bukanlah cakrawala alami bagi setiap demokrasi Eropa.”