Arah Kazakhstan Setelah Pemilu Parlemen: Keseimbangan Kekuatan Antara Rusia, Uni Eropa, dan Tiongkok

Kazakhstan, sebuah negara bekas Uni Soviet di Asia Tengah yang kaya sumber daya, baru saja menggelar pemilu parlemen yang diperkirakan akan semakin memperkuat konsolidasi kekuasaan Presiden Kassym-Jomart Tokayev. Di tengah dinamika politik domestik yang bergejolak, negara ini harus terus menjaga keseimbangan kekuatan yang sensitif antara Uni Eropa, Rusia, dan Tiongkok.

Pemilihan umum parlemen Kazakhstan diselenggarakan pada 23 Agustus lalu, menyusul adopsi konstitusi baru. Dalam pemilu ini, lembaga legislatif bertransformasi dari sistem dua kamar menjadi satu kamar, dengan 145 anggota parlemen dipilih melalui daftar partai.

Ketujuh partai yang terdaftar semuanya diizinkan berpartisipasi, termasuk partai yang berkuasa, Adilet, yang berarti "Keadilan". Namun, hasil pemilu ini bukanlah intrik utama yang disoroti para pengamat.

Para ahli yang diwawancarai oleh media Jerman DW sepakat bahwa tidak ada partai lain, selain Adilet yang dipimpin oleh Presiden Tokayev, memiliki peluang untuk menang. Hal ini mencerminkan kondisi politik di negara tersebut.

Luca Anceschi, Profesor Studi Eurasia di University of Glasgow, Skotlandia, berpendapat parlemen yang baru akan berfungsi layaknya parlemen sebelumnya, "yang berarti hampir sepenuhnya merepresentasikan keinginan rezim." Ia menambahkan, masyarakat tidak seharusnya berharap perwakilan oposisi sejati akan terpilih masuk parlemen.

Penilaian senada disampaikan oleh Stefan Meister, Kepala Pusat Ketertiban dan Tata Kelola di Eropa Timur, Rusia, dan Asia Tengah pada German Council on Foreign Relations (DGAP), sebuah lembaga pemikir kebijakan luar negeri yang berbasis di Berlin. Meister memprediksi partai yang berkuasa akan memenangkan pemilu, sebuah skenario yang juga tercermin dalam jajak pendapat terbaru.

Kedua ahli tersebut sepakat bahwa pemilu ini bertujuan untuk mengonsolidasikan kekuasaan Tokayev dan semakin melemahkan blok yang dipimpin oleh Nursultan Nazarbayev, presiden Kazakhstan dari tahun 1991 hingga 2019. Amendemen konstitusi yang disetujui sebelumnya memungkinkan Tokayev mencalonkan diri kembali untuk masa jabatan presiden tujuh tahun pada tahun 2029.

Perubahan ini juga mengubah struktur parlemen dua kamar menjadi Majelis satu kamar yang disebut Kurultai. Bagi mantan senator Kazakhstan, Zauresh Battalova, yang kini memimpin LSM Foundation for the Development of Parliamentarism di Kazakhstan, jumlah kamar parlemen tidak terlalu penting.

Menurutnya, "yang penting adalah cakupan kekuasaannya, otonominya, dan kemampuannya untuk mengawasi cabang eksekutif pemerintahan." Battalova juga menyoroti bahwa konstitusi baru tidak hanya mengubah struktur parlemen, tetapi juga cara anggotanya dipilih.

Sesuai sistem pemilu saat ini, calon independen tidak lagi diizinkan untuk mencalonkan diri. Battalova melihat ini sebagai salah satu faktor yang membatasi pilihan politik pemilih.

"Pemilu akan diselenggarakan secara eksklusif berdasarkan daftar partai, tanpa adanya oposisi politik, dan dengan kompetisi partai yang terbatas. Ruang lingkup untuk pilihan politik yang tulus tetap sangat sempit," ujarnya kepada DW.

Meister dan Anceschi tidak mengharapkan reaksi signifikan dari negara-negara anggota Uni Eropa atau Komisi Eropa terkait kemunduran kebebasan politik di Kazakhstan. Meister menjelaskan, sejak dimulainya perang di Ukraina, Uni Eropa mengadopsi pendekatan yang lebih pragmatis terhadap negara-negara Asia Tengah.

Eropa kini tertarik untuk mengembangkan rute perdagangan sebagai alternatif jalur melalui Rusia, serta memanfaatkan sumber daya alam melimpah di kawasan tersebut. Dalam pandangannya, satu-satunya pihak yang kemungkinan akan bereaksi terhadap situasi di Kazakhstan adalah organisasi masyarakat sipil, Parlemen Eropa, atau Dewan Eropa.

"Masa-masa ketika Uni Eropa dan masing-masing negara anggota Uni Eropa lebih kritis terhadap supremasi hukum dan tata kelola di Asia Tengah, sayangnya, sudah berlalu," kata Anceschi. Profesor dari University of Glasgow itu mencatat bahwa kemunduran otoriter terjadi tidak hanya di Kazakhstan, tetapi juga di negara-negara mitra Uni Eropa lainnya.

Meskipun demikian, Meister mengamati bahwa Kazakhstan tetap menjadi negara otoriter yang paling tidak represif di kawasan tersebut, dengan setidaknya masih ada ruang bagi masyarakat sipil, meskipun ruang tersebut semakin menyempit. "Dari mana pun Anda membeli minyak dan gas, Anda tidak akan pernah membelinya dari negara demokrasi—kecuali Norwegia. Jadi, dalam artian itu, tidak banyak pilihan," tambah Anceschi.

Pada tahun 2022, Kazakhstan menjadi eksportir minyak terbesar kedua ke Uni Eropa, dengan total pangsa 12,8% atau setara 55,8 juta ton minyak mentah. Angka ini hanya dilampaui oleh Amerika Serikat, menurut data European Council of the EU.

Para ahli mengakui Kazakhstan telah berhasil mempertahankan netralitasnya dalam ketegangan antara Rusia dan Eropa, di tengah bayang-bayang perang di Ukraina. Namun, mempertahankan jalur ini mungkin akan terbukti sulit seiring berjalannya waktu.

"Mereka terpengaruh oleh konflik itu, tetapi mereka tidak berpartisipasi," jelas Anceschi, menggambarkan posisi negara itu saat ini sebagai "zona nyaman geopolitik." Kazakhstan tidak secara resmi menentang sanksi Eropa terhadap Rusia, juga tidak ikut bergabung dalam sanksi tersebut.

"Tentu saja, ini adalah tugas dengan satu tujuan utama, yaitu pelestarian pemerintahan otoriter," kata Anceschi. "Jadi, dalam kasus ini, kebijakan luar negeri menjadi instrumen untuk mencapai stabilitas internal."

Meister, di sisi lain, menyoroti peningkatan tingkat kerja sama antara negara-negara Asia Tengah. Menghadapi tekanan eksternal yang signifikan, mereka cenderung bertindak sebagai satu blok sambil aktif mencari cara untuk mengurangi ketegangan di antara mereka sendiri.

Ia mengemukakan bahwa Kazakhstan tertarik untuk mendiversifikasi hubungan eksternalnya tidak hanya dengan Uni Eropa, Rusia, dan Tiongkok, tetapi juga dengan kekuatan dunia lain, seperti negara-negara Arab atau Asia Timur. Menurut Meister, Kazakhstan "tidak ingin terlalu bergantung pada Rusia—mereka telah melihat apa yang Rusia lakukan di Ukraina—dan mereka juga tidak ingin bergantung pada Tiongkok."

Oleh karena itu, negara ini mencari alternatif, dan Eropa bisa menjadi salah satunya. Eropa dapat berfungsi baik sebagai pasar bagi sumber daya Kazakhstan maupun sebagai calon investor dalam perekonomian negara tersebut, membuka peluang baru di tengah lanskap geopolitik yang terus berubah.