Arah Kazakhstan Setelah Pemilu Parlemen: Keseimbangan Kekuatan Antara Rusia, Uni Eropa, dan Tiongkok

Kazakhstan, sebuah negara bekas Uni Soviet di Asia Tengah yang kaya sumber daya, baru saja menggelar pemilu parlemen yang diperkirakan akan semakin memperkuat konsolidasi kekuasaan Presiden Kassym-Jomart Tokayev. Di tengah dinamika politik domestik yang bergejolak, negara ini harus terus menjaga keseimbangan kekuatan yang sensitif antara Uni Eropa, Rusia, dan Tiongkok.
Pemilihan umum parlemen Kazakhstan diselenggarakan pada 23 Agustus lalu, menyusul adopsi konstitusi baru. Dalam pemilu ini, lembaga legislatif bertransformasi dari sistem dua kamar menjadi satu kamar, dengan 145 anggota parlemen dipilih melalui daftar partai.
Ketujuh partai yang terdaftar semuanya diizinkan berpartisipasi, termasuk partai yang berkuasa, Adilet, yang berarti "Keadilan". Namun, hasil pemilu ini bukanlah intrik utama yang disoroti para pengamat.
Para ahli yang diwawancarai oleh media Jerman DW sepakat bahwa tidak ada partai lain, selain Adilet yang dipimpin oleh Presiden Tokayev, memiliki peluang untuk menang. Hal ini mencerminkan kondisi politik di negara tersebut.
Luca Anceschi, Profesor Studi Eurasia di University of Glasgow, Skotlandia, berpendapat parlemen yang baru akan berfungsi layaknya parlemen sebelumnya, "yang berarti hampir sepenuhnya merepresentasikan keinginan rezim." Ia menambahkan, masyarakat tidak seharusnya berharap perwakilan oposisi sejati akan terpilih masuk parlemen.
Penilaian senada disampaikan oleh Stefan Meister, Kepala Pusat Ketertiban dan Tata Kelola di Eropa Timur, Rusia, dan Asia Tengah pada German Council on Foreign Relations (DGAP), sebuah lembaga pemikir kebijakan luar negeri yang berbasis di Berlin. Meister memprediksi partai yang berkuasa akan memenangkan pemilu, sebuah skenario yang juga tercermin dalam jajak pendapat terbaru.
Kedua ahli tersebut sepakat bahwa pemilu ini bertujuan untuk mengonsolidasikan kekuasaan Tokayev dan semakin melemahkan blok yang dipimpin oleh Nursultan Nazarbayev, presiden Kazakhstan dari tahun 1991 hingga 2019. Amendemen konstitusi yang disetujui sebelumnya memungkinkan Tokayev mencalonkan diri kembali untuk masa jabatan presiden tujuh tahun pada tahun 2029.
Perubahan ini juga mengubah struktur parlemen dua kamar menjadi Majelis satu kamar yang disebut Kurultai. Bagi mantan senator Kazakhstan, Zauresh Battalova, yang kini memimpin LSM Foundation for the Development of Parliamentarism di Kazakhstan, jumlah kamar parlemen tidak terlalu penting.
Baca juga tulisan lainnya dari Nadia Safitri
Penulis: Nadia Safitri
Editor: Beritana Editor













