Bernie Sanders Usulkan Larangan Penggunaan Teknologi Kamera Pelacak Flock

Senator Bernie Sanders secara resmi mengajukan rancangan undang-undang bernama Ban Flock Act untuk membatasi akses pemerintah federal Amerika Serikat terhadap teknologi pelacak pelat nomor kendaraan. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran publik mengenai privasi data yang dikumpulkan oleh perusahaan teknologi tersebut.
Teknologi pembaca pelat nomor otomatis atau Automatic License Plate Readers (ALPR) selama ini digunakan oleh berbagai pihak untuk memantau pergerakan kendaraan secara real-time. Melalui RUU tersebut, Sanders ingin memastikan bahwa instansi federal tidak lagi menggunakan perangkat ini atau memanfaatkan data yang dihimpun oleh pihak kepolisian lokal maupun perusahaan swasta.
Hingga saat ini, Flock Safety dikenal sebagai penyedia layanan ALPR terbesar di Amerika Serikat dengan jaringan lebih dari 120.000 kamera yang terpasang di berbagai sudut kota. Perusahaan yang kini memiliki valuasi lebih dari USD 8 miliar (sekitar Rp124 triliun) tersebut mengklaim bahwa sistem mereka memproses lebih dari 20 miliar pembacaan kendaraan setiap bulannya.
Ketentuan dalam RUU ini memberikan pengecualian terbatas untuk pemungutan biaya tol dan penggunaan lain yang nantinya disetujui oleh Kongres. Namun, setiap penggunaan yang disetujui wajib membatasi durasi penyimpanan data maksimal selama 48 jam untuk melindungi privasi warga.
Pemerintah negara bagian dan daerah yang menolak aturan ini akan menghadapi konsekuensi finansial berupa pemotongan dana hibah federal. Dana yang terdampak mencakup anggaran dari lima kementerian utama, termasuk Departemen Kehakiman dan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat.
Masyarakat juga diberikan hak untuk menggugat pemerintah federal jika terjadi pelanggaran privasi dalam penggunaan sistem ini. Selain itu, jaksa agung di tingkat negara bagian diberikan wewenang untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan tersebut di wilayah hukum masing-masing.
Tekanan publik terhadap Flock Safety terus meningkat seiring munculnya berbagai protes di komunitas terkait penggunaan kamera tersebut. Sejumlah wilayah bahkan telah mengambil keputusan untuk menangguhkan penggunaan teknologi ini hingga membatalkan kontrak kerja sama mereka sepenuhnya.
Menanggapi sorotan publik, CEO Flock Safety, Garrett Langley, telah memperketat kebijakan internal perusahaan. Sejak Agustus lalu, durasi penyimpanan data secara otomatis dikurangi menjadi tujuh hari, jauh lebih singkat dibandingkan ketentuan sebelumnya yang mencapai 30 hari.
Kasus penyalahgunaan data sempat mencuat ketika seorang mantan petugas kepolisian di Milwaukee terbukti melakukan pencarian ilegal terhadap rekannya sebanyak 179 kali. Insiden tersebut memicu tuntutan bagi perusahaan untuk menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat, termasuk ide penggunaan sistem verifikasi ganda sebelum sebuah pencarian dapat dilakukan.
Rancangan undang-undang ini kini didukung oleh anggota parlemen lain, termasuk Alexandria Ocasio-Cortez dari New York dan Senator Jeff Merkley dari Oregon. Meski demikian, perjalanan RUU ini di parlemen diprediksi akan menghadapi tantangan besar karena adanya perbedaan pandangan politik mengenai privasi dan keamanan publik.
Baca juga tulisan lainnya dari Fajar Nugroho
Penulis: Fajar Nugroho
Editor: Beritana Editor















