China didesak Oleh Inggris Untuk Memberikan Izin PBB Menyelidiki Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Uighur

"Apakah itu genosida atau tidak, hal tersebut harus ditentukan oleh pengadilan. Akan tetapi kriteria (Pelanggaran) sudah sangat tua tinggi," ucap Raab dikutip dari AFP pada hari Minggu, (17/1/2021).

Dominic Raab juga menambahkan bahwa sejujurnya kita tidak boleh terlibat negosiasi perdagangan dengan negara negara yang melakukan pelanggaran HAM ataupun hal yang jauh dari kriteria genosida.

Bersamaan dengan tudingan yang dilayangkannya, Inggris juga Mengajukan Kontrol Impor barang yang digunakan Oleh perusahaan yang mungkin berasal dari Xinjiang.

Kontrol Impor yang diajukan oleh Inggris dikarenakan khawatir barang barang tersebut dibuat dengan sistem kerja paksa yang diberlakukan terhadap Etnis Uighur.

Meski demikian, Boris Johnson Perdana Menteri Britania Raya menolak upaya yang dilakukan parlemen Inggris yang menganggap kejahatan di Xinjiang sebagai bentuk tindakan genosida. Dikarenakan hal itu menghalangi Inggris untuk melanjutkan perjanjian perdagangan bebas dengan China.

Namun, Dominic Raab mengatakan kepada Sky News bahwa dirinya mendukung upaya semangat Parlemen tersebut. Ia juga menuntut  supaya China menunjukan transparansi yang lebih luas lagi terhadap kondisi Uighur di Xinjiang.

Organisasi HAM Internasional selama ini menuding bahwa setidaknya ada satu juta etnis Uighur ditahan oleh pemerintah China dalam sebuah Kamp layaknya kamp konsentrasi di Xinjiang. China membantah tudingan tersebut.

"Apa yang dikatakan oleh China itu semua adalah kebohongan yang dibuat oleh Barat termasuk Inggris diantaranya," kata Raab.

"Jika China mempermasalahkan tuduhsn tersebut. Ada cara sederhana untuk memperjelasnya Izinkan komisaris tinggi HAM PBB untuk mengunjungi dan mengakses situs situs itu," Imbuhnya.

China merespon kontrol yang diberlakukan oleh Inggris, Beijing memperingatkan agar London tidak ikut campur urusan dalam negerinya.