Gelar Lokakarya di Larantuka, Pemkab Flores Timur dan Kementerian P2MI Perkuat Pelindungan Pekerja Migran

Ramadhan menjelaskan, pelindungan terhadap PMI tidak boleh hanya bersifat reaktif atau baru bergerak ketika ada masalah di lapangan. Menurutnya, pemerintah desa dan pemerintah daerah memegang peran strategis di sektor hulu untuk membangun sistem pelindungan serta pemberdayaan masyarakat yang kokoh. Langkah pencegahan ini menjadi sangat krusial mengingat Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu daerah dengan tingkat penempatan PMI yang cukup tinggi di NTT, dengan negara tujuan utama Malaysia.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pelindungan pekerja migran melalui kolaborasi multipihak. Salah satu fokus utamanya adalah pembenahan data dari tingkat akar rumput demi menekan angka keberangkatan nonprosedural.

Selain memperketat pengawasan, Pemerintah Kabupaten Flores Timur juga berupaya memotong jalur keberangkatan ilegal dengan cara mendekatkan akses layanan pengurusan dokumen kepada masyarakat. Antonius menilai, kemudahan dan keterjangkauan akses birokrasi di daerah asal akan secara otomatis menarik minat masyarakat untuk memilih jalur yang legal dan aman, sehingga mereka tidak perlu lagi ke luar daerah hanya untuk mengurus dokumen keberangkatan.

Lokakarya yang berlangsung di Sunrise Hotel, Larantuka, ini turut dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah serta berbagai organisasi nonpemerintah yang bergerak dalam isu pelindungan pekerja migran. Melalui pertemuan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama yang solid antara pemerintah pusat, daerah, hingga desa untuk memperkuat ekosistem pelindungan PMI sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga kembali ke daerah asal.