Kematian Ratko Mladic: Luka Lama yang Kembali Terbuka di Balkan

Kematian Ratko Mladic pada 27 Agustus 2026 di sebuah rumah sakit penjara di Den Haag seharusnya menjadi penutup babak kelam sejarah Eropa. Alih-alih membawa kedamaian, wafatnya mantan komandan militer Serbia Bosnia tersebut justru memicu perdebatan sengit yang memperlihatkan betapa dalamnya perpecahan di kawasan Balkan hingga hari ini.

Mladic merupakan sosok yang divonis bersalah atas kejahatan genosida, termasuk pembantaian Srebrenica tahun 1995 dan pengepungan Sarajevo. Meskipun pengadilan internasional telah menjatuhkan hukuman final sejak satu dekade silam, sebagian masyarakat di Serbia dan Republika Srpska justru menganggapnya sebagai pahlawan nasional.

Perbedaan pandangan ini berakar pada struktur politik yang dibentuk oleh Perjanjian Damai Dayton tahun 1995. Perjanjian tersebut berhasil mengakhiri perang saudara, namun gagal menyatukan identitas warga Bosnia-Herzegovina yang kini terkotak-kotak dalam sistem pemerintahan yang sangat kompleks.

Di Republika Srpska, para pejabat tinggi bahkan menyerukan warga untuk menyalakan lilin sebagai penghormatan bagi sang jenderal. Milorad Dodik, tokoh politik berpengaruh di entitas tersebut, secara kontroversial menyebut kematian Mladic sebagai sebuah bentuk pembunuhan terencana, sebuah narasi yang bertolak belakang dengan fakta hukum yang diakui komunitas internasional.

Situasi memanas ketika pemerintah Serbia menyatakan rencana pemakaman dengan penghormatan militer tertinggi. Presiden Aleksandar Vucic turut mengkritik pengadilan di Den Haag, sementara pihak oposisi di Serbia memperingatkan bahwa langkah pemerintah tersebut akan menjadi penghinaan moral dan politik yang serius bagi negara tersebut.

Di sisi lain, reaksi di Federasi Bosnia-Herzegovina sangat kontras dengan kemarahan publik terhadap glorifikasi kriminal perang. Menteri Luar Negeri Bosnia, Elmedin Konakovic, menegaskan bahwa Serbia kini tengah memilih jalannya sendiri dengan terus memuliakan seseorang yang terbukti melakukan genosida terhadap ribuan pria dan anak laki-laki di Srebrenica.

Komisi Eropa telah memberikan peringatan tegas bahwa tindakan memuliakan penjahat perang adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Eropa. Namun, seruan tersebut tampak tidak berdaya menghadapi realitas politik di lapangan, di mana identitas etnis sering kali dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan.

Perjanjian Dayton memang mampu menghentikan pertumpahan darah, namun sistem yang dibangun dianggap tidak rasional oleh Komisi Venesia sejak tahun 2005. Hingga saat ini, sistem tersebut terbukti lebih efektif dalam mencegah perang daripada menciptakan warga negara yang bersatu.

Bagi masyarakat internasional yang selama tiga dekade bertindak sebagai administrator status quo di Bosnia, kegagalan ini menjadi catatan pahit. Ideologi yang memicu konflik 1990-an ternyata masih hidup, terawat dalam narasi politik yang menolak rekonsiliasi dan terus memelihara kebencian antaretnis di masa depan.