Netralitas Indonesia Diuji Latihan Angkatan Laut Bersama Tiongkok di Perairan Taiwan

Kebijakan luar negeri non-blok Indonesia kembali diuji setelah partisipasi terbatasnya dalam latihan angkatan laut tingkat rendah bersama Tiongkok di perairan dekat Taiwan. Insiden ini memicu kekhawatiran dan pertanyaan dari Taipei, menyoroti posisi Jakarta di tengah ketegangan geopolitik kawasan.

Pada 12 Agustus, sebuah fregat Indonesia secara singkat bergabung dengan latihan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLAN). Manuver tersebut berlangsung di perairan lepas pantai timur Taiwan.

Fregat KRI I Gusti Ngurah Rai dari TNI Angkatan Laut Indonesia berpartisipasi dalam apa yang Jakarta sebut sebagai “passing exercise” bersama fregat berpeluru kendali PLAN Honghe. Kegiatan itu terjadi di tengah latihan militer tahunan Taiwan, Han Kuang, yang merupakan simulasi pertahanan besar-besaran mereka.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan pihaknya sepenuhnya menyadari bahwa lokasi latihan tersebut “menjadikannya sangat sensitif.” Namun, mereka menekankan kehadiran kapal tersebut “hanyalah bagian dari rute transitnya kembali ke Indonesia.”

Menurut Taipei Times, kapal Indonesia itu memang sedang dalam perjalanan pulang dari Vladivostok, Rusia, setelah sebelumnya mengikuti latihan dengan angkatan laut Rusia.

Dewan Urusan Daratan Taiwan mengecam “provokasi” Beijing setelah Tiongkok mengumumkan latihan pada 11 Agustus. Taipei juga meminta “rincian lebih lanjut dari pemerintah Indonesia” melalui Kementerian Luar Negeinya.

Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayah Tiongkok dan berjanji akan “menyatukan kembali” pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu dengan daratan utama, bahkan dengan menggunakan kekuatan jika diperlukan.

Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok telah meningkatkan tekanan terhadap Taiwan melalui latihan militer yang sering di sekitar pulau. Hal ini terjadi terutama sejak kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS saat itu, Nancy Pelosi, ke Taipei pada tahun 2022, yang dianggap Beijing sebagai provokasi.

Di tengah reaksi dari Taipei dan Washington, TNI Angkatan Laut Indonesia menyatakan aktivitasnya dengan Angkatan Laut Tiongkok “bukan bersifat kegiatan perang” dan “tidak dimaksudkan sebagai latihan tempur.”

Ying-Yu Lin, seorang profesor di Tamkang University Graduate Institute of International Affairs and Strategic Studies Taiwan, menyebut kepada DW bahwa latihan Tiongkok dengan Indonesia memiliki signifikansi taktis yang kecil.

“Itu tidak sepraktis latihan maritim gabungan, tetapi Tiongkok ingin menunjukkan kemampuannya di perairan itu,” katanya.

Namun, Ratih Kabinawa, seorang peneliti tamu di Japan Institute of International Affairs yang berfokus pada hubungan Taiwan-Indonesia, mengatakan kepada DW bahwa terlepas dari signifikansi latihan itu, Indonesia seharusnya sudah memperkirakan akan ada reaksi dari Taiwan.

“Suka atau tidak, Indonesia kini terseret ke dalam jenis permainan geopolitik semacam ini,” ujarnya.

Kabinawa menambahkan, “passing exercise” termasuk kegiatan angkatan laut tingkat terendah, namun kerap digunakan Tiongkok untuk membenarkan intimidasi terhadap Taiwan.

“Indonesia juga harus berhati-hati dalam hal ini,” katanya. Ia menekankan Jakarta “tidak boleh terlalu naif” dengan berasumsi partisipasinya dalam “latihan rutin” dengan Tiongkok tidak akan menimbulkan kekhawatiran di Taiwan.

Indonesia telah berpegang teguh pada kebijakan luar negeri “bebas dan aktif” selama lebih dari setengah abad, membedakan dirinya dari negara-negara tetangga yang berpihak pada Tiongkok atau Amerika Serikat. Namun, Beijing maupun Washington sama-sama menginginkan negara kepulauan terbesar di dunia ini menjadi bagian dari strategi Asia-Pasifik mereka.

Presiden Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Elbridge Colby, mantan Wakil Menteri Pertahanan AS untuk Strategi dan Pasukan, di Jakarta pada hari yang sama dengan latihan kontroversial tersebut.

Sementara Prabowo juga mengunjungi Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing, Jakarta telah menunjukkan kesediaannya untuk menerima permintaan AS terkait hak lintas udara, yang memungkinkan pesawat militer AS mengakses wilayah udara Indonesia.

Chong Ja Ian, seorang profesor ilmu politik di National University of Singapore, mengatakan kepada DW bahwa sikap netral Indonesia adalah produk dari tekanan negara-negara adidaya.

“Prinsip kebijakan luar negeri bebas dan aktif tidak akan banyak berubah, tetapi kita akan lihat bagaimana Jakarta mengoperasikannya,” ujarnya.

Peneliti Kabinawa menilai administrasi Indonesia saat ini masih minim panduan jelas dalam menafsirkan kebijakan luar negerinya di tengah intensifikasi ketegangan geopolitik, terutama di Selat Taiwan.

Namun, ia menambahkan, tidak mungkin Indonesia akan terlibat dalam skenario invasi Tiongkok ke Taiwan. “Saya akan selalu mengingatkan semua orang bahwa ada 350.000 warga negara Indonesia di Taiwan yang perlu dilindungi atau mungkin dievakuasi jika skenario hipotetis itu terjadi,” ujarnya.

Menurut data resmi Taiwan, warga Indonesia merupakan kelompok penduduk asing terbesar di negara tersebut.

“Jadi saya tidak berpikir Indonesia akan terlibat sebagai kombatan, melainkan terlibat dalam upaya mengevakuasi warganya,” kata Kabinawa. “Itu akan mempertaruhkan stabilitas politik dan ekonomi negara [Indonesia] itu sendiri.”