Netralitas Indonesia Diuji Latihan Angkatan Laut Bersama Tiongkok di Perairan Taiwan

Di tengah reaksi dari Taipei dan Washington, TNI Angkatan Laut Indonesia menyatakan aktivitasnya dengan Angkatan Laut Tiongkok “bukan bersifat kegiatan perang” dan “tidak dimaksudkan sebagai latihan tempur.”

Ying-Yu Lin, seorang profesor di Tamkang University Graduate Institute of International Affairs and Strategic Studies Taiwan, menyebut kepada DW bahwa latihan Tiongkok dengan Indonesia memiliki signifikansi taktis yang kecil.

“Itu tidak sepraktis latihan maritim gabungan, tetapi Tiongkok ingin menunjukkan kemampuannya di perairan itu,” katanya.

Namun, Ratih Kabinawa, seorang peneliti tamu di Japan Institute of International Affairs yang berfokus pada hubungan Taiwan-Indonesia, mengatakan kepada DW bahwa terlepas dari signifikansi latihan itu, Indonesia seharusnya sudah memperkirakan akan ada reaksi dari Taiwan.

“Suka atau tidak, Indonesia kini terseret ke dalam jenis permainan geopolitik semacam ini,” ujarnya.

Kabinawa menambahkan, “passing exercise” termasuk kegiatan angkatan laut tingkat terendah, namun kerap digunakan Tiongkok untuk membenarkan intimidasi terhadap Taiwan.

“Indonesia juga harus berhati-hati dalam hal ini,” katanya. Ia menekankan Jakarta “tidak boleh terlalu naif” dengan berasumsi partisipasinya dalam “latihan rutin” dengan Tiongkok tidak akan menimbulkan kekhawatiran di Taiwan.

Indonesia telah berpegang teguh pada kebijakan luar negeri “bebas dan aktif” selama lebih dari setengah abad, membedakan dirinya dari negara-negara tetangga yang berpihak pada Tiongkok atau Amerika Serikat. Namun, Beijing maupun Washington sama-sama menginginkan negara kepulauan terbesar di dunia ini menjadi bagian dari strategi Asia-Pasifik mereka.

Presiden Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Elbridge Colby, mantan Wakil Menteri Pertahanan AS untuk Strategi dan Pasukan, di Jakarta pada hari yang sama dengan latihan kontroversial tersebut.

Sementara Prabowo juga mengunjungi Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing, Jakarta telah menunjukkan kesediaannya untuk menerima permintaan AS terkait hak lintas udara, yang memungkinkan pesawat militer AS mengakses wilayah udara Indonesia.

Chong Ja Ian, seorang profesor ilmu politik di National University of Singapore, mengatakan kepada DW bahwa sikap netral Indonesia adalah produk dari tekanan negara-negara adidaya.

“Prinsip kebijakan luar negeri bebas dan aktif tidak akan banyak berubah, tetapi kita akan lihat bagaimana Jakarta mengoperasikannya,” ujarnya.

Peneliti Kabinawa menilai administrasi Indonesia saat ini masih minim panduan jelas dalam menafsirkan kebijakan luar negerinya di tengah intensifikasi ketegangan geopolitik, terutama di Selat Taiwan.

Namun, ia menambahkan, tidak mungkin Indonesia akan terlibat dalam skenario invasi Tiongkok ke Taiwan. “Saya akan selalu mengingatkan semua orang bahwa ada 350.000 warga negara Indonesia di Taiwan yang perlu dilindungi atau mungkin dievakuasi jika skenario hipotetis itu terjadi,” ujarnya.

Menurut data resmi Taiwan, warga Indonesia merupakan kelompok penduduk asing terbesar di negara tersebut.

“Jadi saya tidak berpikir Indonesia akan terlibat sebagai kombatan, melainkan terlibat dalam upaya mengevakuasi warganya,” kata Kabinawa. “Itu akan mempertaruhkan stabilitas politik dan ekonomi negara [Indonesia] itu sendiri.”