Perubahan Haluan Jerman terhadap China Akibat Tekanan Industri dan Perdagangan

Jerman kini mulai mengubah pendekatan diplomatik mereka terhadap China seiring meningkatnya ancaman terhadap basis industri domestik akibat praktik perdagangan yang tidak adil. Berlin yang sebelumnya dikenal berhati-hati, kini mendorong Uni Eropa untuk menerapkan instrumen pertahanan perdagangan yang lebih tegas guna melindungi sektor otomotif dan manufaktur mereka.

Pergeseran ini terlihat dari langkah Kanselir Friedrich Merz bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron yang baru saja mengirimkan surat resmi kepada Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen. Mereka mengusulkan mekanisme baru untuk membatasi akses pasar tunggal Uni Eropa bagi mitra dagang yang terbukti melanggar aturan persaingan pasar sehat melalui kebijakan ekonomi atau politik.

Kementerian Perdagangan China menanggapi rencana tersebut dengan ancaman peringatan bahwa Eropa akan menanggung konsekuensi jika aturan tersebut diberlakukan. Rencana ini sering disebut sebagai tombol pemutus hubungan perdagangan atau kill-switch bagi negara-negara yang tidak mengikuti standar pasar yang adil.

Noah Barkin, penasihat senior di Rhodium Group, menilai bahwa pemerintah Jerman kini menyadari kerugian akibat tidak bertindak jauh lebih besar daripada risiko pembalasan dari Beijing. Analisis ini sejalan dengan data terbaru dari Germany Trade & Invest yang mencatat penurunan drastis posisi China bagi ekspor Jerman, dari pasar terbesar kedua menjadi urutan kesembilan pada pertengahan tahun 2026.

Sektor otomotif Jerman menjadi garda terdepan dalam merasakan tekanan ini, terutama dengan merosotnya ekspor kendaraan ke China hingga 66 persen antara tahun 2022 hingga 2025. Di sisi lain, lonjakan impor mobil listrik buatan China ke Jerman mencapai 121 persen dalam tujuh bulan pertama tahun ini, yang kemudian memicu kekhawatiran mengenai pemutusan hubungan kerja di dalam negeri.

Oliver Richtberg, petinggi di asosiasi teknik mesin VDMA, menyatakan bahwa dunia industri Jerman kini tengah menghadapi deindustrialisasi akibat praktik perdagangan yang tidak kompetitif. Banyak perusahaan menyatakan ketidaksediaan mereka untuk terus menanggung kerugian akibat subsidi negara asing yang tidak seimbang.

Defisit perdagangan barang Uni Eropa dengan China tercatat sebesar 360 miliar Euro atau sekitar Rp6.000 triliun pada tahun lalu, dengan rata-rata defisit mencapai 1 miliar Euro per hari. Angka ini terus melebar di awal tahun 2026, mempertegas kebutuhan Eropa untuk segera memperkuat posisi tawar mereka dalam negosiasi dagang global.

Upaya perlindungan ini tidak hanya dilakukan melalui retorika, melainkan juga melalui Industrial Accelerator Act yang bertujuan menarik kembali investasi manufaktur ke benua Eropa. Aturan ini mewajibkan perusahaan asing di sektor strategis untuk memastikan mitra Eropa memegang kendali mayoritas, sebuah kebijakan yang dianggap diskriminatif oleh Beijing.

Di tengah ketegangan tersebut, negosiasi yang dilakukan Komisioner Perdagangan Uni Eropa, Maros Sefcovic, di Beijing pekan lalu menghasilkan kesepahaman untuk membatasi ekspor kendaraan hibrida China ke Eropa. Kesepakatan ini menetapkan batas kuota tahunan sebanyak 350.000 unit, dengan kenaikan enam persen setiap tahunnya dalam jangka waktu empat tahun ke depan.