Peta jalan perdamaian baru telah disepakati untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Republik Demokratik Kongo (DRC) bagian timur. Meskipun menawarkan asa baru, kesepakatan ini masih diwarnai keraguan mengenai peran Rwanda dan kelompok pemberontak M23.
Inisiatif diplomatik terbaru ini lahir dari negosiasi di Jenewa, melibatkan pemerintah Kongo dan kelompok pemberontak M23 yang diduga didukung Rwanda. Kesepakatan ini merupakan kelanjutan dari kerangka kerja yang difasilitasi AS di Doha, menyusun langkah dan jadwal implementasi, termasuk mekanisme pemantauan gencatan senjata oleh MONUSCO.
Amerika Serikat, Qatar, Uni Afrika, dan Swiss telah menyatakan dukungan mereka sebagai mediator. Namun, para analis menekankan bahwa ini bukan rencana damai final dengan resolusi mengikat, melainkan sebuah komitmen awal yang masih memerlukan banyak penyesuaian.
Baca Juga:
Konflik berdarah di DRC timur telah merenggut ratusan nyawa sipil dan membuat jutaan orang mengungsi sejak 2022. M23 masih menguasai sebagian besar Kivu Utara dan Selatan, provinsi kaya mineral yang sangat diperebutkan.
"Ada kemungkinan banyak hambatan di jalan ke depan," kata Alex Vines, direktur program Afrika di European Council on Foreign Relations. Ia menyoroti perbedaan pendapat mengenai sanksi terhadap M23, pembebasan tahanan, dan jadwal reformasi politik, menyebut komitmen ini sangat rapuh.
Analis konflik Cliffton Chifuwe menambahkan bahwa mengubah peta jalan menjadi tindakan nyata adalah tantangan terbesar. Ia juga menunjuk pada ketidakpercayaan mendalam antara DRC dan Rwanda, serta persaingan atas kekayaan mineral di wilayah tersebut.
Rwanda berulang kali menolak tuduhan mendukung M23, namun kelompok internasional tetap meyakini keterlibatannya. Alex Vines menegaskan bahwa "itikad baik Rwanda dan hubungannya dengan M23 adalah pertimbangan kunci." Presiden Kagame sendiri mengaitkan keterlibatan Rwanda dengan ancaman keamanan dari FDLR.
Meskipun demikian, ada tanda-tanda optimisme. Chifuwe melihat fokus peta jalan pada rencana implementasi berurutan dan inisiatif pemantauan sebagai langkah positif. Para mediator internasional juga perlu menjaga tekanan sambil memastikan kekhawatiran regional didengar.
Ujungnya, peta jalan ini akan diukur dari dampaknya pada ribuan warga sipil yang mengungsi, bukan hanya dari sikap penandatangan. "Ujian sebenarnya adalah apakah masyarakat Kongo menjadi lebih aman dan lebih baik," tegas Chifuwe, menyoroti pemulihan otoritas negara dan pengelolaan sumber daya mineral sebagai tujuan utama.
Bagi warga Kongo seperti Linda Kasongo, pengungsi di Zambia, harapan akan perdamaian berarti bisa kembali ke rumah. "Saya harap ini berhasil karena saya ingin pulang," ujarnya, mengungkapkan kerinduan mendalam terhadap orang-orang dan tanah kelahirannya.
Baca juga tulisan lainnya dari Nadia Safitri
Penulis: Nadia Safitri
Editor: Beritana Editor
