Potensi Bangladesh Gabung Pakta Pertahanan Mekkah dan Implikasinya bagi India

Wacana keterlibatan Bangladesh dalam Pakta Pertahanan Bersama Mekkah memicu perdebatan mengenai stabilitas geopolitik di Asia Selatan.
Spekulasi mengenai bergabungnya Bangladesh ke dalam pakta yang disepakati Arab Saudi, Turki, dan Pakistan bulan lalu terus menguat di ruang publik. Meski demikian, pemerintah di Dhaka menegaskan hingga kini belum menerima undangan resmi untuk menjadi bagian dari kerja sama pertahanan tersebut.
Pakta Pertahanan Bersama Mekkah yang mulai berlaku pada awal Agustus bertujuan memperkuat pencegahan kolektif terhadap agresi militer. Kesepakatan ini menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu dari ketiga negara anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota aliansi.
Navine Murshid, profesor ilmu politik dan sosiologi di North South University, berpendapat bahwa pakta ini lebih berfokus pada keseimbangan kekuatan regional. Menurutnya, inisiatif tersebut merupakan langkah strategis untuk memajukan kepentingan nasional masing-masing negara yang terlibat.
Keterlibatan Bangladesh dalam aliansi ini berpotensi merenggangkan hubungan diplomatik dengan India. Keduanya memiliki perbatasan darat sepanjang 4.096 kilometer serta keterikatan ekonomi dan budaya yang sangat erat sejak Bangladesh meraih kemerdekaan pada tahun 1971.
Hubungan New Delhi dan Dhaka mengalami dinamika rumit setelah peristiwa pemberontakan mahasiswa tahun 2024 yang melengserkan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Hasina, yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan pemerintah India, kini tinggal di pengasingan dan menghadapi dakwaan hukum di negaranya.
Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sempat menyatakan bahwa pihaknya memandang pakta tersebut secara positif. Namun, ia menekankan bahwa keputusan untuk bergabung sepenuhnya bergantung pada niat dari negara-negara anggota aliansi saat ini.
Pemerintah India merespons dengan menyatakan bahwa mereka memantau perkembangan ini dengan saksama. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, menegaskan bahwa keamanan nasional merupakan prioritas utama dalam merespons dinamika yang terjadi di kawasan sekitar mereka.
Analisis lebih dalam menyoroti risiko diplomatik yang mungkin dihadapi Bangladesh jika memilih memihak Pakistan dalam konflik militer. Mengingat kedekatan geografis India dengan Bangladesh, keputusan semacam ini dapat memicu tekanan politik yang melampaui kapasitas manajemen krisis Dhaka.
Mantan diplomat M Humayun Kabir menilai tidak ada alasan mendesak bagi Bangladesh untuk mengubah kebijakan luar negeri yang selama lima dekade terakhir tidak pernah bergabung dengan aliansi militer mana pun. Ia berargumen bahwa kawasan Asia Selatan bagian timur tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan keamanan Timur Tengah.
Kabir menyarankan agar pemerintah lebih mengutamakan keterlibatan pada misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memperkuat ekonomi nasional. Langkah ini dinilai lebih mampu menjaga independensi posisi Bangladesh di panggung global daripada terikat dalam pakta militer yang berisiko membatasi ruang gerak geopolitik negara tersebut.
Baca juga tulisan lainnya dari Nadia Safitri
Penulis: Nadia Safitri
Editor: Beritana Editor














