Referendum Guinea-Bissau: Upaya Junta Militer Perluas Kekuasaan Presiden

Masyarakat Guinea-Bissau menyalurkan hak suara mereka dalam referendum nasional untuk menentukan arah reformasi politik serta memperluas kekuasaan presiden di negara Afrika Barat tersebut. Pemungutan suara ini digelar di tengah upaya transisi dari pemerintahan militer menuju sistem demokrasi setelah gejolak politik tahun lalu.

Namun, pelaksanaan pemungutan suara pada hari Minggu waktu setempat itu diwarnai oleh tingkat partisipasi pemilih yang sangat rendah di berbagai wilayah.

Rendahnya kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara dipicu oleh seruan boikot dari kelompok oposisi yang menolak draf konstitusi baru bentukan junta militer. Kubu oposisi menilai pemungutan suara ini hanya kedok untuk melegitimasi kekuasaan absolut pemimpin junta. Menurut laporan kantor berita Associated Press, banyak bilik suara yang tampak sepi sepanjang hari pelaksanaan referendum.

Guinea-Bissau merupakan sebuah negara kecil di pesisir Afrika Barat dengan populasi sekitar 2,2 juta jiwa yang terus berjuang menghadapi kemiskinan ekstrem. Negara ini berada di bawah kendali pemerintahan militer sejak November tahun lalu menyusul sengketa hasil pemilihan umum yang memicu dualisme kepemimpinan.

Junta militer Guinea-Bissau sebelumnya telah menyetujui amendemen konstitusi secara bulat untuk mengubah sistem pemerintahan dari parlementer menjadi presidensial.

Perubahan ini akan menghapus sistem lama yang mengharuskan perdana menteri dipilih dari partai mayoritas di parlemen. Melalui aturan baru, presiden akan memiliki wewenang penuh untuk menunjuk maupun memberhentikan perdana menteri serta membubarkan parlemen sewaktu-waktu. Langkah drastis ini dikhawatirkan merusak prinsip keseimbangan kekuasaan yang selama ini diperjuangkan.

Selain memperkuat wewenang eksekutif, draf konstitusi baru tersebut juga memotong jumlah kursi di parlemen secara signifikan. Jumlah kursi wakil rakyat akan dipangkas dari semula 102 kursi menjadi hanya 65 kursi saja.

Pemerintah militer berdalih bahwa penyederhanaan lembaga legislatif ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik sebelum pemilu digelar.

Menurut rencana junta, pemilihan presiden dan legislatif yang baru akan diselenggarakan pada tanggal 6 Desember mendatang untuk mengembalikan kekuasaan kepada warga sipil. Stabilitas politik memang menjadi barang langka di negara yang telah mengalami lima kali kudeta sukses sejak merdeka dari Portugal pada tahun 1974 ini. Sejarah panjang intervensi militer membuat proses transisi demokrasi di kawasan tersebut selalu dilingkupi rasa skeptis yang besar.

Kelompok oposisi dengan tegas menolak narasi stabilitas yang ditawarkan oleh militer dan menyebut referendum ini sebagai sumber instabilitas politik baru di semua tingkatan. Mereka menyerukan aksi boikot total demi mencegah lahirnya sistem kediktatoran baru yang diselimuti konstitusi tertulis.

Hasil pemungutan suara sementara dijadwalkan akan mulai diumumkan secara bertahap oleh komisi pemilihan umum setempat mulai hari Selasa.

Krisis politik terbaru ini berakar dari pemilu tahun lalu saat mantan Presiden Umaro Sissoco Embalo dan kandidat oposisi Fernando Dias sama-sama mengklaim kemenangan. Ketegangan memuncak ketika Embalo membubarkan parlemen yang didominasi oposisi dengan tuduhan adanya upaya kudeta terhadap pemerintahannya. Polarisasi yang tajam ini membuat rekonsiliasi politik nasional menjadi agenda yang semakin sulit diwujudkan dalam waktu dekat.

Kondisi keamanan di ibu kota Bissau dilaporkan tetap kondusif meskipun aparat keamanan bersenjata lengkap disiagakan di sudut-sudut strategis kota selama pemungutan suara berlangsung. Para analis politik regional menilai hasil referendum ini akan menentukan arah geopolitik Afrika Barat yang kini marak dikuasai pemerintahan militer.

Hingga TPS ditutup, belum ada laporan mengenai insiden kekerasan fisik yang mengganggu jalannya pemungutan suara di lapangan.

Bagi masyarakat internasional, keberhasilan transisi di Guinea-Bissau merupakan ujian penting bagi komitmen demokrasi di kawasan tersebut. Banyak negara donor kini menahan bantuan ekonomi luar negeri mereka hingga pemerintahan sipil yang sah kembali terbentuk melalui pemilu yang adil. Tanpa adanya bantuan internasional, negara produsen kacang mete ini diperkirakan akan menghadapi krisis ekonomi yang jauh lebih parah.