Senator Richard Blumenthal secara resmi meminta firma keuangan Cantor Fitzgerald menyerahkan seluruh catatan transaksi terkait hubungan bisnis mereka dengan Tether. Perusahaan ini merupakan penerbit USDT, aset kripto yang dipatok dengan dolar AS dan menjadi tulang punggung ekonomi mata uang kripto global.
Surat tersebut dikirimkan kepada Brandon Lutnick, pimpinan Cantor Fitzgerald sekaligus putra dari Menteri Perdagangan Howard Lutnick. Permintaan ini muncul di tengah kekhawatiran mengenai keamanan nasional Amerika Serikat.
Blumenthal, yang menjabat sebagai anggota senior Demokrat di Subkomite Tetap Senat bidang Investigasi, menekankan bahwa kerja sama antara Cantor dan Tether berpotensi merugikan keamanan negara. Ia menegaskan bahwa pihak firma harus segera memberikan transparansi penuh terkait operasional tersebut paling lambat pada 23 Oktober mendatang.
Permintaan ini bukanlah surat perintah pengadilan, melainkan upaya investigasi minoritas di Senat terhadap penggunaan kripto untuk kegiatan ilegal. Blumenthal juga menyoroti dugaan praktik pengayaan diri yang melibatkan perusahaan kripto di bawah administrasi pemerintahan saat ini.
Dalam dokumen tersebut, sang senator memaparkan data bahwa Howard Lutnick memperoleh pendapatan lebih dari USD 250 juta atau sekitar Rp3,9 triliun sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat. Selain itu, kepemilikan Cantor sebesar lima persen di Tether dilaporkan melonjak dari USD 600 juta menjadi sekitar USD 10 miliar atau setara Rp157 triliun.
Cantor Fitzgerald sendiri berperan sebagai kustodian yang menjaga cadangan dana bagi setiap keping USDT yang beredar di pasar. Meskipun Tether mengeklaim beroperasi dari El Salvador, Blumenthal mencatat bahwa mayoritas aset mereka justru tersimpan secara fisik di Amerika Serikat di bawah pengawasan Cantor.
Senator juga menyoroti mekanisme pengalihan aset keluarga Lutnick ke dalam bentuk perwalian atau trust. Langkah ini sering digunakan agar individu yang sedang diselidiki secara hukum tidak lagi memiliki hak kepemilikan langsung atas aset tersebut.
Konteks investigasi ini semakin kuat setelah laporan berjudul Tethered to Terrorism diterbitkan oleh staf subkomite tersebut. Laporan itu menemukan bahwa 84 persen dari ratusan dompet kripto yang terkait dengan pendanaan kelompok di Iran menggunakan USDT sebagai instrumen utama transaksi mereka.
Menanggapi hal tersebut, pihak Tether menyatakan telah membekukan aset senilai USD 550 juta sepanjang tahun ini yang terindikasi terkait dengan aktivitas terlarang. Namun, perusahaan tetap bungkam mengenai rincian hubungan mereka dengan firma keuangan Cantor Fitzgerald.
Blumenthal kini menuntut penjelasan terkait bagaimana Cantor menjalankan kebijakan pemeriksaan nasabah atau Know Your Customer. Ia juga meminta catatan komunikasi firma tersebut dengan pihak Gedung Putih serta badan pengawas keuangan federal terkait kebijakan aset digital.
Baca juga tulisan lainnya dari Dimas Ardianto
Penulis: Dimas Ardianto
Editor: Beritana Editor
