Serangan Udara Militer Myanmar Hantam Biara Buddha, 14 Tewas di Sagaing

Serangan udara militer Myanmar dilaporkan menewaskan sedikitnya 14 orang di sebuah biara Buddha di wilayah Sagaing, Myanmar tengah. Insiden mematikan ini terjadi pada Jumat pekan lalu, memicu kekhawatiran baru di tengah konflik sipil yang terus memburuk di negara tersebut.

Kelompok oposisi dan saksi mata setempat pada Sabtu (waktu setempat) menyatakan serangan itu menargetkan sebuah biara di desa Swel Le Oh, kota Myaung. Sekitar 100 orang sedang mengikuti retret meditasi selama seminggu penuh ketika pesawat militer menghantam bangunan tersebut.

Nway Oo, juru bicara Civil Defense and Security Organization of Myaung Township (CDSOM), sebuah kelompok perlawanan anti-pemerintah, mengonfirmasi bahwa korban tewas termasuk tiga perempuan dan 20 lainnya terluka. Desa ini sendiri terletak sekitar 75 kilometer sebelah barat Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar.

Seorang warga desa yang diwawancarai oleh Associated Press membenarkan jumlah korban tewas tersebut. Ia menambahkan, sebuah jet militer menjatuhkan dua bom dengan jeda waktu sekitar 15 menit.

Serangan kedua juga dilaporkan merusak sebuah rumah yang berada di dekat lokasi biara. Kegiatan retret meditasi itu sendiri diselenggarakan untuk menandai Lentera Buddha, sebuah periode penting dalam ajaran tersebut.

“Ini bukan target yang salah; mereka sengaja menyerang sebuah biara,” kata Nway Oo Myaung, seorang pemberontak pro-demokrasi, seperti dikutip oleh kantor berita AFP.

Pemerintah militer Myanmar, hingga laporan ini diturunkan, belum memberikan konfirmasi mengenai insiden serangan udara tersebut. Militer Myanmar memang seringkali menggunakan serangan udara untuk menargetkan pasukan oposisi, terutama di wilayah Sagaing, yang dikenal sebagai basis pertahanan kuat kelompok perlawanan bersenjata.

Sebuah tim investigasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) minggu lalu melaporkan adanya peningkatan signifikan dalam serangan udara yang dilakukan oleh militer selama setahun terakhir. Mekanisme Investigasi Independen untuk Myanmar (IIMM) dari PBB bahkan menuduh pemerintah yang didukung militer melakukan “serangan udara yang sembarangan dan disengaja terhadap warga sipil.”

Bulan lalu, kelompok pemantau konflik ACLED juga menuduh rezim militer mengadopsi “strategi teror” yang berfokus pada “infrastruktur sipil dan pertemuan sosial, seperti pernikahan dan festival keagamaan, untuk memaksimalkan dampak psikologis.”

Pada Minggu, Kementerian Luar Negeri Myanmar menolak laporan IIMM tersebut. Mereka bersikeras bahwa operasi militer yang dilakukan merupakan respons terhadap kelompok pemberontak dan teroris.

Kementerian itu juga menambahkan, militer Myanmar menggunakan pengekangan maksimal untuk menghindari kerugian sipil dalam setiap operasinya.

Latar belakang konflik bermula saat militer Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi pada Februari 2021. Kudeta ini memicu gelombang protes dan perlawanan yang meluas di seluruh negeri.

Aung San Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian, ditahan dan divonis hukuman penjara panjang atas berbagai tuduhan yang secara luas dianggap bermotif politik. Ia kemudian dipindahkan ke tahanan rumah pada bulan Mei lalu.

Setelah tindakan keras brutal terhadap demonstrasi damai, banyak penentang kekuasaan militer mengangkat senjata. Hal ini menyeret sebagian besar wilayah negara itu ke dalam konflik bersenjata, yang kini menjelma menjadi perang saudara berkepanjangan.

Diperkirakan lebih dari 100.000 orang tewas dari semua pihak selama lima tahun terakhir, berdasarkan data ACLED.

Myanmar juga mengadakan pemilihan umum tahun ini, yang secara luas dikecam sebagai pemilu palsu atau tidak sah oleh komunitas internasional. Pemilu tersebut berujung pada penunjukan Panglima Junta sebelumnya, Jenderal Min Aung Hlaing, sebagai presiden, sebuah upaya rezim militer untuk menampilkan diri sebagai pemerintahan sipil.