Andrew Cuomo Sebut Pendanaan Kripto ke Partai Republik Renggangkan Hubungan Demokrat

Mantan Gubernur New York, Andrew Cuomo, melontarkan kritik tajam terhadap strategi lobi industri aset kripto di Amerika Serikat. Ia menyebut langkah pelaku industri yang condong memberikan dukungan dana besar kepada Partai Republik telah menciptakan jarak dengan Partai Demokrat.

Padahal, dukungan bipartisan sangat diperlukan agar undang-undang kripto bisa disahkan di tingkat federal. Cuomo menyampaikan pandangannya tersebut saat berbicara dalam sebuah panel diskusi bersama CEO OKX, Star Xu, di ajang Token2049 pada Selasa lalu.

Data dari Tech Influence Watch menunjukkan ketimpangan aliran dana politik dari komite aksi politik atau PAC yang berfokus pada kripto. Sepanjang siklus pemilihan 2026, mereka telah menggelontorkan dana sebesar USD 54,3 juta (sekitar Rp855 miliar) untuk mendukung kandidat Republik.

Angka tersebut jauh melampaui dukungan kepada Partai Demokrat yang hanya mencapai USD 26,2 juta (sekitar Rp412 miliar). Bahkan, terdapat tambahan pengeluaran sebesar USD 23,2 juta (sekitar Rp365 miliar) yang dialokasikan khusus untuk melawan kandidat dari kubu Demokrat.

Cuomo menekankan bahwa investasi yang terlalu berat sebelah ke salah satu pihak secara alami akan memicu resistensi dari kubu yang terabaikan. Menurut dia, industri kripto harus lebih menyeimbangkan dukungan mereka jika benar-benar menginginkan legislasi seperti CLARITY Act dapat lolos dari parlemen.

Saat ini, pasar prediksi Kalshi mencatat probabilitas sekitar 61 persen bagi Demokrat untuk menguasai kedua kamar di Kongres. Kondisi ini membuat peran Demokrat menjadi krusial dalam menentukan nasib regulasi aset digital ke depan.

Di sisi lain, Cuomo menepis anggapan umum bahwa Partai Demokrat secara fundamental memusuhi teknologi kripto. Ia berpendapat bahwa semangat desentralisasi dalam kripto justru selaras dengan visi Demokrat untuk memberdayakan kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan keuangan konvensional.

Upaya untuk membangun jembatan komunikasi mulai terlihat dari langkah organisasi Fairshake. Komite politik tersebut menyatakan akan mendukung 32 kandidat dalam pemilihan paruh waktu mendatang, yang terdiri dari 19 kandidat Republik dan 13 kandidat Demokrat.

Meski terdapat dinamika politik yang rumit, dukungan terhadap legislasi kripto sebenarnya sudah muncul dari kedua partai. Pada Juli 2025, sebanyak 78 anggota DPR dari Demokrat bergabung dengan 216 anggota Republik untuk meloloskan CLARITY Act.

Namun, jalan menuju pengesahan tetap terjal karena perbedaan pandangan mengenai konflik kepentingan. Terutama setelah muncul isu yang mengaitkan bisnis kripto milik Donald Trump dengan beberapa draf peraturan yang diusulkan.

Ketujuh senator Demokrat sempat mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan komitmen mereka terhadap pengembangan aturan kripto. Langkah ini memberikan sinyal bahwa pintu negosiasi masih terbuka lebar jika industri mampu mengubah strategi pendekatan politik mereka.