Senator Amerika Serikat Richard Blumenthal resmi melayangkan surat ke kantor pusat penerbit stablecoin Tether untuk menyelidiki dugaan transaksi mencurigakan senilai USD 6,3 juta atau sekitar Rp102 miliar. Penyelidikan ini berfokus pada hubungan finansial antara Tether dan Nxum, sebuah perusahaan pemasaran yang didirikan oleh mantan penasihat kripto Gedung Putih era Donald Trump, Bo Hines.
Blumenthal mendesak Chief Executive Officer Tether Paolo Ardoino menyerahkan seluruh catatan kontrak, komunikasi, hingga aktivitas lobi yang dilakukan kedua pihak.
Penyelidikan tersebut menjadi bagian dari pengawasan Senat terhadap dugaan praktik memperkaya diri sendiri di lingkungan pejabat pemerintahan Trump melalui industri aset digital. Selama menjabat di Gedung Putih, Hines memegang sepertiga saham Nxum yang diduga dimanfaatkan untuk memengaruhi kebijakan. Ia disebut aktif berkomunikasi melalui aplikasi pesan terenkripsi demi menekan para anggota Kongres yang menentang rancangan undang-undang regulasi stablecoin.
Dalam pesan yang terungkap, Ardoino bahkan sempat meminta Nxum untuk menyingkirkan para politisi penentang Rancangan Undang-Undang GENIUS. RUU GENIUS sendiri merupakan aturan khusus di AS yang dirancang untuk memperketat pengawasan terhadap penerbit uang kripto bernilai stabil seperti Tether.
Jejak karier para mantan pejabat AS ini memperlihatkan pola perpindahan yang sangat cepat ke industri swasta.
Hines tercatat menjabat sebagai Direktur Eksekutif Dewan Penasihat Presiden untuk Aset Digital pada Januari hingga Agustus 2025. Setelah keluar dari lingkaran istana, ia langsung bergabung dengan Tether sebagai penasihat strategis dan kemudian naik posisi menjadi CEO Tether US. Pola serupa terjadi pada Harry Jung, penasihat kripto lain di era Trump yang mengundurkan diri pada Juli 2026 sebelum bergabung ke Nxum satu bulan berikutnya.
Juru bicara Tether menyatakan pihaknya telah mengetahui seluruh tuduhan yang dialamatkan kepada perusahaan. Investigasi internal independen yang dilakukan tim hukum eksternal mengklaim tidak menemukan bukti pelanggaran hukum.
Tuduhan konflik kepentingan ini menambah panjang daftar sorotan publik terhadap kebijakan kripto pemerintahan Trump. Donald Trump dan keluarganya terus menghadapi kritik tajam terkait potensi keuntungan finansial dari regulasi yang mereka susun sendiri. Dokumen finansial menunjukkan Trump meraup pendapatan hingga USD 1,4 miliar (sekitar Rp22,6 triliun) dari investasi sektor kripto sepanjang 2025.
Langkah Blumenthal memeriksa Tether membentur batasan kewenangan politik di Senat saat ini.
Sebagai anggota fraksi minoritas Partai Demokrat di Komite Tetap Penyelidikan Senat, Blumenthal memiliki ruang gerak yang terbatas. Namun, pemilu sela AS pada akhir 2026 berpotensi menggeser peta kekuatan politik di Capitol Hill.
Jika Partai Demokrat berhasil menguasai mayoritas suara di DPR dan Senat, wewenang penyelidikan terhadap kasus ini akan meningkat drastis. Pasar prediksi seperti Kalshi dan Polymarket mencatat peluang kemenangan Demokrat masing-masing mencapai 92 persen dan 68 persen. Peralihan kendali legislatif ini diprediksi membuka jalan bagi pemeriksaan menyeluruh terhadap hubungan bisnis pejabat pemerintahan dengan raksasa kripto global.
Stablecoin seperti Tether memegang peranan vital dalam ekosistem keuangan digital global karena nilainya dipatok pada mata uang dolar AS. Ketidakpastian regulasi dan skandal politik di AS berpotensi memicu gelombang sentimen negatif hingga ke pasar kripto Indonesia.
Pemilihan umum sela di Amerika Serikat dijadwalkan berlangsung pada 3 November mendatang.
Baca juga tulisan lainnya dari Arief Wicaksono
Penulis: Arief Wicaksono
Editor: Beritana Editor
