WHO: Makanan Tidak Aman Bunuh 1,5 Juta Orang Tiap Tahun

Ancaman kesehatan global akibat konsumsi makanan tidak aman kini berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa kontaminasi pada pangan menyebabkan sedikitnya 866 juta orang jatuh sakit dan merenggut 1,5 juta korban jiwa setiap tahunnya. Laporan terbaru ini menyoroti kerentanan luar biasa pada kelompok anak-anak di bawah usia lima tahun, yang memiliki risiko tiga kali lipat lebih tinggi terserang penyakit akibat pangan yang terkontaminasi dibandingkan dengan kelompok usia dewasa.

Meski populasi anak balita secara global hanya berkisar sembilan persen, kelompok usia ini menanggung beban yang sangat tidak proporsional. Mereka menyumbang hampir sepertiga dari seluruh kasus penyakit bawaan makanan di seluruh dunia. Penyakit diare akut menjadi ancaman paling mematikan bagi sistem pencernaan anak-anak yang belum berkembang sempurna ini. Selain itu, paparan zat kimia berbahaya seperti metilmerkuri dan timbal dalam asupan harian berpotensi merusak perkembangan otak, yang memicu gangguan saraf dan tumbuh kembang permanen.

WHO memperkirakan bahwa sebagian besar dari jutaan kasus kematian tersebut sebenarnya bisa dicegah melalui langkah-langkah sanitasi yang mendasar. Peningkatan akses air bersih, penerapan kebersihan lingkungan, serta praktik keamanan pangan sederhana seperti pasteurisasi susu dapat menyelamatkan banyak nyawa. Kendati beban global penyakit akibat pangan ini menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2000, ketimpangan antarwilayah masih sangat mencolok. Kawasan Afrika dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tercatat memikul beban penyakit akibat pangan terbesar di dunia.

Jika ditelisik lebih dalam, mayoritas penyakit bawaan makanan dipicu oleh kontaminasi biologis yang mencakup bakteri, virus, serta infeksi parasit, dengan estimasi mencapai 860 juta kasus pada tahun 2021. Namun, jika berbicara soal fatalitas, paparan zat kimia justru menjadi pembunuh yang paling mengerikan. Data WHO tahun 2021 menunjukkan bahwa zat kimia beracun bertanggung jawab atas 73 persen total kematian akibat makanan terkontaminasi. Sebagian besar kematian akibat paparan kimia ini berkaitan erat dengan arsenik anorganik dan timbal, yang secara signifikan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner serta berbagai jenis kanker.

Dampak buruk dari rantai pangan yang tercemar ini ternyata tidak berhenti pada sektor kesehatan saja, melainkan juga memukul perekonomian global secara telak. Studi WHO memproyeksikan kerugian produktivitas akibat pekerja yang harus absen karena sakit mencapai sekitar 310 miliar dolar AS atau setara dengan Rp4.800 triliun pada tahun 2021. Angka kerugian ini melonjak fantastis hingga mencapai 647 miliar dolar AS atau sekitar Rp10.000 triliun setelah disesuaikan dengan perbedaan biaya hidup di masing-masing negara.

Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, menegaskan bahwa persoalan ini bukanlah hal yang abstrak karena berkaitan langsung dengan apa yang tersaji di meja makan keluarga setiap hari. Selama ini dunia kekurangan data komprehensif mengenai dampak kemanusiaan dan ekonomi dari kontaminasi pangan. Melalui estimasi terbaru ini, setiap negara kini memiliki basis data mandiri untuk memetakan wilayah dengan risiko tertinggi sehingga pemerintah dapat segera mengambil langkah kebijakan yang tepat demi melindungi kesehatan masyarakat.

Analisis mendalam dari badan kesehatan PBB ini memperluas bukti ilmiah dengan mengevaluasi 42 jenis bahaya pangan utama, mulai dari mikroba patogen hingga bahan kimia berbahaya, di 194 negara sepanjang periode 2000 hingga 2021. Untuk pertama kalinya, penilaian menyertakan ancaman baru seperti logam berat, rotavirus, hingga parasit Trypanosoma cruzi yang memicu penyakit Chagas. Masuknya zat-zat berbahaya ini dalam rantai makanan kerap kali sulit atau bahkan tidak mungkin dibersihkan setelah terlanjur masuk dalam sistem distribusi.

Oleh karena itu, WHO mendesak pemerintah di seluruh dunia untuk melakukan pencegahan langsung dari hulu atau sumber kontaminasi. Hal ini dapat dicapai melalui perbaikan regulasi praktik pertanian yang lebih sehat, pengawasan industri manufaktur yang lebih ketat, serta penegakan hukum lingkungan yang tanpa kompromi. Data historis menunjukkan bahwa paparan logam berat seperti arsenik dan timbal dalam makanan harian berkontribusi terhadap lebih dari satu juta kematian dalam setahun, sementara metilmerkuri terus mengancam masa depan kognitif generasi muda.

Perubahan pola makan modern, tekanan kerusakan lingkungan, arus globalisasi, dan ketimpangan sistem pangan dunia dituding menjadi faktor utama yang memperluas penyebaran makanan yang tercemar. Masyarakat yang tinggal di wilayah dengan sumber daya terbatas, khususnya di negara berkembang, menanggung konsekuensi kesehatan yang paling parah. Faktanya, gabungan wilayah Afrika dan Asia Tenggara menyumbang hampir tiga perempat dari total kasus penyakit bawaan makanan dan 60 persen dari angka kematian global.

Menanggapi temuan krusial ini, Yuki Minato selaku pejabat teknis WHO untuk keamanan pangan sekaligus penulis utama laporan ilmiah yang diterbitkan di jurnal The Lancet Global Health, menyebut data ini sebagai alarm keras sekaligus peta jalan mitigasi. Tantangan ini kian diperumit oleh perubahan iklim yang mempercepat mutasi bakteri serta resistensi antimikroba yang membuat infeksi kian kebal terhadap obat-obatan medis. Pendekatan terpadu bernama One Health yang menyatukan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan kelestarian lingkungan menjadi satu-satunya solusi yang harus segera diimplementasikan oleh seluruh sektor pemerintah.

Laporan komprehensif ini sengaja dirilis menjelang peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia yang jatuh pada tanggal 7 Juni 2026, yang mengusung tema global penting mengenai transformasi dari beban masalah menuju solusi pangan aman yang merata. Meskipun demikian, para ahli mengakui masih banyak kendala keterbatasan data, seperti belum masuknya dampak residu pestisida tertentu serta zat kimia abadi PFAS karena minimnya riset nasional di beberapa negara berkembang. Kondisi ini menjadi dorongan kuat bagi otoritas kesehatan di tingkat lokal, termasuk di Indonesia, untuk terus memperkuat sistem surveilans dan penelitian laboratorium demi melindungi keselamatan konsumen secara berkelanjutan.

Hasil temuan lengkap ini juga dipublikasikan secara interaktif melalui portal Global Health Observatory. Untuk membedah implikasi dari temuan ini secara lebih mendalam, para pakar dari WHO dijadwalkan akan menggelar webinar global khusus pada hari Kamis, 4 Juni 2026, guna mendiskusikan langkah taktis yang harus segera diambil oleh otoritas kesehatan di berbagai belahan dunia.