Terganjal Kontroversi Surrogasi, Politisi Senior Jerman Jens Spahn Mundur

Jens Spahn, seorang politisi senior dari kubu kanan-tengah Jerman, telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pemimpin fraksi koalisi pemerintahan di parlemen. Keputusan ini muncul setelah Spahn dituduh melakukan kemunafikan karena menggunakan jasa ibu pengganti atau surrogasi di Amerika Serikat untuk memiliki anak, padahal praktik tersebut dilarang di negaranya.

Surrogasi sendiri secara tegas dilarang di Jerman, sebuah kebijakan yang didukung kuat oleh partai tempat Spahn bernaung, Christian Democrat (CDU). Beberapa tahun lalu, Spahn bahkan secara pribadi menyatakan penolakannya terhadap praktik tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa membesarkan anak yang lahir dari ibu pengganti di luar negeri tidak menjadi masalah hukum.

Dalam pernyataan tertulisnya pada Sabtu (waktu setempat), Spahn mengungkapkan bahwa kebahagiaan pribadinya untuk membangun keluarga bersama suaminya dan menjadi seorang ayah, tidak lagi sejalan dengan posisi politiknya.

Kanselir Friedrich Merz, yang juga pemimpin CDU, menyebut keputusan Spahn sebagai langkah yang tepat dan tidak terhindarkan. Merz menekankan bahwa kredibilitas adalah aset tertinggi dalam dunia politik, sembari mengumumkan akan segera menunjuk pengganti Spahn.

Mantan Menteri Kesehatan berusia 46 tahun itu sebelumnya mengumumkan pada awal pekan bahwa ia dan suaminya, Daniel Funke, telah resmi menjadi orang tua. Penggunaan ibu pengganti di luar negeri oleh pasangan tersebut sontak memicu kritik dari sejumlah politisi, termasuk dari internal partainya sendiri.

Saat mengumumkan pengunduran dirinya, Spahn menjelaskan, “Keseimbangan antara keputusan pribadi saya untuk memiliki anak melalui surrogasi dan ekspektasi yang wajar terhadap saya sebagai Ketua kelompok parlemen kami, telah menjadi jauh lebih besar dari yang saya perkirakan.”

Ia juga menambahkan bahwa “kegigihan yang meningkat dalam wacana publik” telah membuatnya merenung secara mendalam mengenai posisinya. Spahn menyerukan agar tetap mempertahankan kemanusiaan dalam setiap nada perbincangan, terlepas dari segala perbedaan pandangan.

Media Jerman melaporkan bahwa Alexander Hoffmann, kepala kelompok parlemen Christian Social Union, akan mengambil alih tugas Spahn hingga pengganti definitif terpilih. Hoffmann menyampaikan bahwa keputusan Jens Spahn ini patut mendapatkan penghormatan tertinggi.

Partai CDU sendiri pada Februari lalu telah menandatangani resolusi yang kembali menegaskan dukungan mereka terhadap larangan surrogasi. Sebagai Menteri Kesehatan pada tahun 2020, Spahn juga pernah menolak seruan dari partai liberal FDP untuk melonggarkan larangan tersebut. Ia bahkan pada tahun 2015 pernah menulis, “Sebagai seorang pria gay dan seorang Kristen, saya secara pribadi merasa sangat sulit untuk menerima gagasan tentang rahim yang disewakan.” Di Jerman, praktik surrogasi dapat dihukum tiga tahun penjara atau denda, sehingga mencari ibu pengganti di luar negeri menjadi pilihan penting bagi banyak pasangan.

Jens Spahn dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di CDU dan sebelumnya telah berhasil melewati berbagai skandal politik. Namun, kontroversi surrogasi ini terbukti menjadi rintangan yang terlalu berat bagi partainya.

Pengunduran diri ini terjadi pada saat yang sulit bagi CDU. Kanselir Merz sedang berjuang dengan hasil survei yang rendah, dan kontroversi ini berisiko semakin merugikannya jelang pemilihan regional penting yang akan berlangsung musim gugur ini. Di negara bagian Saxony-Anhalt misalnya, partai sayap kanan jauh AfD berpotensi memenangkan mayoritas mutlak, menandai pertama kalinya partai sayap kanan jauh memegang kekuasaan di sebuah negara bagian Jerman sejak Perang Dunia II.

Jurnalis Christian Wölfel, yang menulis untuk penyiar publik Bavaria BR24, mencermati bahwa salah satu perwakilan terpilih yang paling berkuasa justru mengabaikan hak-hak yang ditolak bagi pasangan tanpa anak di Jerman. “Dengan demikian, Jens Spahn, menjelang pemilihan negara bagian di timur, mengukuhkan narasi yang digunakan kelompok-kelompok politik pinggiran untuk memenangkan suara,” tulis Wölfel.

Sementara itu, sebagian pihak percaya bahwa Merz mungkin menyambut baik kepergian Spahn dari arena politik. Jurnalis Eva Fischer melaporkan di surat kabar Taz bahwa Spahn tidak pernah merahasiakan ambisinya untuk menjadi kanselir dan merupakan ancaman yang semakin berbahaya bagi Merz. “Dalam politik, aturannya adalah: jika seseorang berpotensi menjadi ancaman bagi Anda, sebaiknya singkirkan mereka. Sekarang Merz masih memiliki kekuatan untuk melakukan itu,” tulis Fischer.

Negara-negara Uni Eropa lainnya seperti Prancis, Spanyol, dan Italia juga melarang surrogasi, yakni praktik seorang wanita mengandung dan melahirkan bayi atas nama orang tua yang tidak dapat memiliki anak sendiri. Bulan ini, Mahkamah Kasasi Prancis telah memutuskan bahwa bayi yang lahir dari ibu pengganti di luar negeri harus diakui secara hukum sebagai anak dari orang tua yang dituju. Namun, Italia pada tahun 2024 justru menetapkan ilegal bagi warga negaranya untuk memiliki bayi melalui surrogasi di luar negeri, sebuah kebijakan yang didorong oleh pemerintah sayap kanan Giorgia Meloni.