Sinergi Kemendikdasmen dan ESDM Percepat Listrik untuk Digitalisasi Sekolah

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjalin kolaborasi strategis bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menjamin infrastruktur listrik bagi digitalisasi sekolah. Langkah ini merupakan upaya nyata dalam memastikan kendala teknis kelistrikan tidak menghambat adopsi teknologi di institusi pendidikan seluruh Indonesia.
Pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (1/9/2026) mempertemukan perwakilan kedua kementerian guna membahas pemetaan kebutuhan daya. Pemerintah menyadari bahwa distribusi perangkat digital tidak akan efektif tanpa dukungan pasokan energi yang stabil dan memadai.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq menyatakan bahwa bantuan teknologi harus dibarengi dengan kesiapan ekosistem pendukung. Ia merujuk pada arahan Menteri Abdul Mu'ti agar pemanfaatan teknologi di sekolah bukan sekadar formalitas pembagian alat, melainkan benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran secara merata.
Program digitalisasi ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat atau PHTC Presiden Prabowo Subianto. Fokus utama kebijakan ini adalah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar yang sering kali terkendala akses infrastruktur dasar.
Kebutuhan teknis di lapangan cukup besar. Data Kemendikdasmen mencatat total kebutuhan Papan Interaktif Digital mencapai 713.000 unit dengan konsumsi daya masing-masing unit berkisar antara 2.200 hingga 3.500 Volt Ampere.
Terdapat 227.365 sekolah yang memerlukan perhatian khusus terkait kelistrikan. Rinciannya mencakup 201.203 sekolah yang membutuhkan penambahan daya dan 26.162 sekolah yang perlu sambungan listrik baru agar operasional perangkat dapat berjalan.
Bagi wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN, pemerintah telah menyiapkan skema khusus. Sebanyak 9.544 sekolah akan menggunakan sistem energi terbarukan berupa tenaga surya berbasis baterai atau sistem off-grid agar operasional perangkat tetap terjaga.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan daya ini akan diintegrasikan dengan Program Listrik Desa. Program Lisdes sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memastikan seluruh pelosok desa di Indonesia teraliri listrik pada 2029.
Integrasi antarkementerian diharapkan mampu memangkas waktu distribusi infrastruktur di lapangan. Kecepatan penyambungan listrik menjadi penentu utama agar papan interaktif yang dikirimkan ke sekolah bisa segera digunakan untuk proses belajar mengajar.
Optimisme muncul dari pihak Kemendikdasmen bahwa kolaborasi ini akan menjangkau lebih banyak anak-anak di daerah terpencil. Pemerataan akses teknologi menjadi pilar agar siswa di kawasan 3T memiliki peluang yang sama dengan siswa di pusat perkotaan dalam mendapatkan materi pendidikan modern.
Baca juga tulisan lainnya dari Arief Wicaksono
Penulis: Arief Wicaksono
Editor: Beritana Editor











