Warga Swiss Tolak Pembatasan Populasi hingga 10 Juta Jiwa, Implikasi Kebijakan Imigrasi

Warga Swiss pada Minggu (22/9) menolak usulan kontroversial untuk membatasi populasi negara Alpen tersebut hingga 10 juta jiwa pada tahun 2050.

Inisiatif ini, yang diajukan oleh partai sayap kanan, bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk Swiss yang didorong oleh imigrasi.

Menurut hasil akhir yang dirilis oleh lembaga penyiaran nasional SRF, usulan tersebut ditolak dengan 54,8% suara menentang, berbanding 45,2% suara mendukung.

Penolakan ini menegaskan preferensi warga Swiss terhadap kebijakan imigrasi yang lebih terbuka, meski ada kekhawatiran terkait kapasitas negara.

Di bawah sistem demokrasi langsung Swiss, hasil referendum seperti ini memiliki efek yang mengikat secara hukum.

Usulan pembatasan populasi ini diajukan oleh Partai Rakyat Swiss (SVP), partai yang saat ini menduduki kursi terbanyak di parlemen Swiss.

Saat ini, Swiss memiliki populasi sekitar 9,1 juta jiwa.

Para pendukung usulan SVP berargumen bahwa tingginya imigrasi ke Swiss, di mana warga negara asing mencakup lebih dari 25% populasi, telah menyebabkan negara kecil itu mengalami kelebihan populasi.

Kondisi ini, menurut mereka, membebani layanan publik dan infrastruktur yang ada, menimbulkan desakan untuk membatasi jumlah penduduk.

Namun, para kritikus berpendapat bahwa jika usulan tersebut diadopsi, akan timbul banyak efek samping yang tidak diinginkan bagi perekonomian dan masyarakat Swiss.

Di sisi lain, komunitas bisnis menyatakan kekhawatiran serius bahwa jika disetujui, pembatasan populasi ini dapat mengakhiri perjanjian pergerakan bebas tenaga kerja antara Swiss dan Uni Eropa (EU).

EU merupakan mitra dagang utama Swiss, sehingga pembatalan perjanjian tersebut dikhawatirkan membawa dampak ekonomi yang signifikan dan merugikan.

Usulan tersebut secara spesifik menyatakan bahwa jika populasi melebihi 10 juta jiwa selama lebih dari dua tahun sebelum 2050, perjanjian dengan EU harus dibatalkan.

Penentang lain juga menyuarakan kekhawatiran akan kekurangan tenaga kerja di sektor kesehatan atau perawatan jika imigrasi dibatasi secara drastis.