Beijing Berupaya Batasi Pengaruh Budaya Taiwan di Kancah Internasional

Pemerintah Tiongkok terus memperketat pengawasan dan pembatasan terhadap pengaruh budaya Taiwan di berbagai forum internasional. Mulai dari ajang kompetisi kopi hingga penghargaan sastra bergengsi, Beijing tampak berupaya keras meredam identitas politik dan budaya pulau tersebut agar tidak mendapatkan pengakuan global.

Keberhasilan penulis asal Taiwan, Yang Shuang-zi, memenangkan International Booker Prize 2026 melalui novel berjudul Taiwan Travelogue menjadi tonggak sejarah baru di panggung dunia. Namun, di balik pencapaian tersebut, terdapat realitas geopolitik yang sangat tajam dan penuh tekanan.

Lin King, penerjemah buku tersebut ke dalam bahasa Inggris, menyampaikan kegelisahan yang menyelimuti identitas Taiwan saat memberikan pidato kemenangan di atas panggung. Ia menyatakan sikap untuk hanya menerjemahkan karya-karya dari Taiwan sebagai bentuk dukungan terhadap kedaulatan tanah kelahirannya.

King mengungkapkan bahwa ia akan terus melakukan hal tersebut sampai kedaulatan Taiwan tidak lagi dianggap sebagai sebuah provokasi. Menurutnya, banyak penutur bahasa Inggris yang masih merasa nyaman melontarkan komentar meremehkan mengenai eksistensi masa depan Taiwan sebagai sebuah negara.

Taiwan Travelogue sendiri mengisahkan perjalanan seorang penulis Jepang di Taiwan pada Mei 1938, saat wilayah tersebut masih berada di bawah kolonialisme Jepang. Melalui narasi eksplorasi kuliner lokal, buku ini menonjolkan sejarah mandiri Taiwan dan sengaja menjauh dari kerangka Tiongkok Raya yang selama ini dipromosikan oleh Beijing.

Yang Shuang-zi menegaskan bahwa sastra dan politik tidak mungkin dipisahkan karena politiklah yang mengatur alokasi sumber daya di dunia seni. Ia berpendapat bahwa anggapan bahwa politik bisa dijauhkan dari karya seni adalah hal yang mustahil untuk diwujudkan dalam kondisi saat ini.

Beberapa hari setelah pengumuman pemenang, Kantor Urusan Taiwan di Tiongkok memberikan respons resmi yang bernada peringatan. Mereka meminta para sastrawan dari kedua sisi selat untuk menjunjung tinggi pendirian nasional dan menghormati fakta sejarah terkait agresi masa lalu Jepang.

Dari perspektif Beijing, pertumbuhan pengaruh suara Taiwan di dunia internasional adalah hal yang tidak diinginkan. Buku karya Yang membuktikan bahwa budaya Taiwan dibentuk oleh berbagai jalinan sejarah, termasuk pengaruh penduduk asli, kolonial Jepang, serta pengaruh lokal Han.

Insiden sensor juga sempat terjadi saat tur buku Yang di Jerman pada bulan Oktober lalu, tepatnya di Literaturhaus, Munich. Seorang penerjemah lisan diketahui meringkas secara signifikan pernyataan penulis yang berkaitan dengan politik dan sejarah hubungan Taiwan dengan Tiongkok.

Meski penerjemah tersebut membantah adanya motif politik, kejadian ini memicu kekhawatiran mengenai adanya tekanan terselubung dalam kegiatan budaya di luar negeri. Beijing memang terus mengklaim Taiwan sebagai salah satu provinsinya dan mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk mengambil alih kendali penuh.

Sejak tahun 1949, Taiwan telah berfungsi sebagai wilayah yang merdeka secara de facto dengan pemerintahan, militer, dan sistem hukumnya sendiri. Presiden Taiwan yang terpilih secara demokratis secara konsisten menolak klaim Beijing bahwa hukum Tiongkok berlaku di wilayah mereka.

Dr. Yan-ho Lai dari Georgetown Center for Asian Law menilai bahwa target penekanan Beijing menyasar individu yang vokal dan aktivis di pengasingan. Kelompok ini dianggap mengancam keamanan rezim karena mampu memperkuat narasi alternatif mengenai Tiongkok kepada masyarakat di negara-negara Barat.

Tekanan serupa juga muncul di bidang profesional seperti pada ajang World Latte Art Championship 2026 di Amerika Serikat yang dimenangkan oleh barista asal Taiwan, Lin Shao-hsing. Segera setelah kemenangan itu, seluruh identitas Taiwan yang merujuk pada Lin dihapus dari situs resmi kompetisi kopi dunia.

Pihak penyelenggara kemudian mengubah identitas asal Lin menjadi Chinese Taipei, sebuah istilah kompromi yang sering digunakan dalam organisasi internasional agar Taiwan tetap bisa berpartisipasi. Istilah ini merujuk pada wilayah Taiwan dalam konteks diplomatik namun hampir tidak pernah digunakan oleh penduduk di dalam pulau itu sendiri.

Berdasarkan jajak pendapat tahun 2026 oleh National Chengchi University, mayoritas penduduk di pulau tersebut kini mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Taiwan. Hanya sekitar 2,5 persen dari total responden yang masih merasa memiliki identitas sebagai orang Tiongkok.

Ketegangan ini juga merembet ke ranah keamanan, sebagaimana laporan intelijen Ceko mengenai rencana rekayasa kecelakaan mobil saat kunjungan Wakil Presiden Taiwan, Hsiao Bi-khim, ke Praha. Diplomat dan agen intelijen Tiongkok yang bertugas di kedutaan besar setempat diduga kuat terlibat dalam rencana eskalasi tersebut.

Di Amerika Serikat, FBI baru-baru ini menangkap seorang wanita di California atas tuduhan memata-matai putra dari Presiden Taiwan. Pelaku diduga melakukan pengawasan intensif terhadap keluarga presiden tersebut, termasuk mengambil foto dan merekam informasi data kendaraan pribadi mereka.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok membantah semua tuduhan mengenai aktivitas mata-mata dan menyebutnya sebagai upaya pencemaran nama baik. Mereka menyatakan bahwa Tiongkok selalu menentang segala bentuk kampanye negatif yang menyudutkan negara mereka di mata internasional.

Dr. Lai menambahkan bahwa langkah Beijing menggunakan instrumen kekuasaan lunak untuk membatasi visibilitas Taiwan merupakan tantangan bagi hukum internasional. Karena Taiwan tidak diakui sebagai negara berdaulat oleh lembaga global, upaya pembatasan ini sering kali jatuh ke dalam wilayah abu-abu hukum yang sulit ditindak.