Dilema Uni Eropa dan Vietnam: Antara Kepentingan Ekonomi dan Isu Hak Asasi

Namun, relasi ini tidak lepas dari tantangan yang cukup kompleks. Muncul pertanyaan serius mengenai apakah perusahaan Eropa benar-benar merasakan manfaat nyata dari ledakan ekonomi Vietnam atau justru Brussels sengaja mengabaikan catatan hak asasi manusia yang memburuk di bawah pemerintahan Hanoi.

Vietnam masih mempertahankan sistem satu partai yang membatasi ketat oposisi politik, kebebasan pers, dan ruang gerak bagi masyarakat sipil. Kelompok pemerhati hak asasi manusia mencatat bahwa represi justru semakin intensif di bawah kepemimpinan To Lam.

Sebanyak 12 organisasi hak asasi manusia internasional telah mengirimkan surat terbuka kepada para petinggi Uni Eropa pekan ini. Mereka menyampaikan keprihatinan mendalam atas represi yang terus berlangsung dan mendesak para pemimpin Eropa untuk menuntut reformasi berarti dari pemerintah Vietnam.

Saat merundingkan EVFTA, Hanoi sebenarnya telah menyetujui kewajiban terkait standar hak asasi manusia, perlindungan tenaga kerja, dan standar lingkungan. Komitmen ini mencakup reformasi legislasi buruh agar mengizinkan organisasi pekerja independen sesuai standar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

Organisasi hak asasi manusia menegaskan bahwa Hanoi belum memenuhi janji tersebut. Hingga saat ini, Vietnam belum meratifikasi konvensi ILO terkait kebebasan berserikat dan serikat buruh independen masih tetap dilarang beroperasi di dalam negeri.

Selain itu, terdapat ketimpangan dalam distribusi manfaat perdagangan. Perusahaan besar dengan investasi asing diuntungkan oleh penurunan tarif, sementara pelaku usaha domestik kecil sering kesulitan memenuhi regulasi impor Eropa yang sangat rumit.

Defisit perdagangan barang Uni Eropa dengan Vietnam juga terus melebar. Angka defisit tercatat mencapai 51,7 miliar euro (sekitar Rp865 triliun) pada tahun 2025. Jumlah ini naik tajam dibandingkan posisi tahun 2019 yang berada di angka 24 miliar euro.

Ke depan, keberhasilan hubungan kedua pihak tidak lagi hanya bergantung pada liberalisasi tarif. Brussels kini menuntut adaptasi Vietnam terhadap standar keberlanjutan dan tata kelola yang lebih ketat, sembari memastikan perusahaan Eropa benar-benar mendapatkan porsi yang seimbang dari pertumbuhan ekonomi yang ada.