Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah kelompok bersenjata asal Lebanon, Hezbollah, secara tegas menolak proposal gencatan senjata yang didukung oleh Amerika Serikat antara Israel dan Lebanon. Penolakan ini mematahkan harapan akan adanya jeda dalam konflik yang telah berlangsung lama di wilayah perbatasan tersebut.
Dalam sebuah pernyataan keras, pemimpin Hezbollah, Naim Qassem, menyebut bahwa negosiasi yang dilakukan sejauh ini sia-sia. Ia bahkan melabeli perjanjian tersebut sebagai tindakan yang memalukan bagi Lebanon, seraya mengklaim bahwa sebagian besar masyarakat Lebanon pun menolak mentah-mentah isi dari kesepakatan tersebut.
Sebelumnya, Israel dan Lebanon sempat mengumumkan pembaruan gencatan senjata yang rapuh. Rencana itu melibatkan pembentukan zona keamanan percontohan di dalam wilayah Lebanon, di mana operasi Hezbollah dilarang keras, sekaligus mewajibkan kelompok tersebut untuk menghentikan seluruh serangan terhadap Israel.
Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, sebelumnya mengeklaim telah melakukan komunikasi dengan pihak Hezbollah dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Ia optimistis bahwa kemajuan tengah dicapai dan menyatakan keinginannya agar Lebanon bisa menikmati kedamaian setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang konflik.
Namun, pihak Hezbollah merasa terpinggirkan karena tidak dilibatkan dalam pembicaraan tersebut. Bagi mereka, gencatan senjata yang menuntut penarikan mundur pejuang mereka dari garis depan selatan hanyalah bentuk penyerahan diri yang akan memuluskan tujuan militer Israel. Kekhawatiran senada juga dirasakan warga di pinggiran selatan Beirut, Dahieh, yang merupakan basis kekuatan kelompok tersebut.
Sami, seorang pemilik toko yang telah menetap di sana selama 25 tahun, mengungkapkan keraguannya. Menurutnya, gencatan senjata tidak bisa berjalan hanya dari satu pihak. Ia menegaskan bahwa apa yang ditawarkan bukanlah perdamaian, melainkan penyerahan diri, terutama ketika serangan udara masih terus terjadi di lapangan.
Secara teknis, kesepakatan yang dirancang melalui mediasi AS di Washington ini mewajibkan evakuasi total semua elemen Hezbollah dari zona antara perbatasan Israel hingga Sungai Litani, sebuah jarak sekitar 30 kilometer ke arah utara. Di zona tersebut, Tentara Nasional Lebanon rencananya akan mengambil kendali penuh untuk menyingkirkan aktor non-negara. Namun, detail praktis mengenai lokasi dan operasional zona percontohan ini belum dijelaskan lebih lanjut.
Dampak dari buntu-nya negosiasi ini sangat nyata. Pada hari Kamis saja, serangan udara Israel dilaporkan terus berlanjut di selatan Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat setidaknya delapan orang tewas dan 15 lainnya terluka akibat gempuran di Sohmor, Masaken, dan Arab Al-Jalil. Bahkan, pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) turut menjadi korban jiwa setelah posisi mereka terkena serangan mortir.
Data dari Kementerian Kesehatan Lebanon menunjukkan bahwa sejak awal perang, sedikitnya 3.526 orang telah tewas. Selain itu, PBB mencatat lebih dari satu juta warga terpaksa mengungsi akibat perintah evakuasi yang mencakup lebih dari seperdelapan luas wilayah Lebanon. Di pihak lain, Israel melaporkan 26 tentaranya dan empat warga sipil tewas selama periode konflik ini.
Hezbollah sendiri tetap teguh pada posisinya. Kelompok milisi, partai politik, dan gerakan sosial yang didukung Iran ini memiliki kekuatan militer yang sering dianggap lebih tangguh dibandingkan tentara nasional Lebanon sendiri. Bagi Israel dan banyak negara Barat, organisasi ini tetap dikategorikan sebagai kelompok teroris.
Di tengah situasi yang terus memanas, kedua belah pihak dijadwalkan akan kembali bertemu pada 22 Juni mendatang untuk mengupayakan kesepakatan yang lebih komprehensif. Namun, dengan penolakan keras dari Hezbollah saat ini, jalan menuju perdamaian di kawasan tersebut tampak masih sangat panjang dan penuh duri.
Baca juga tulisan lainnya dari Beritana Update
Penulis: Beritana Update
Editor: Beritana Editor
