Krisis pendidikan Perancis semakin memanas seiring gelombang protes siswa yang menuntut perbaikan fasilitas sekolah di berbagai kota besar.
Para pelajar turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan mereka terhadap sistem pendidikan yang dianggap gagal menyediakan lingkungan belajar yang layak. Meskipun Pemerintah Perancis mengalokasikan anggaran besar, ketimpangan distribusi dana justru membuat banyak sekolah mengalami kerusakan infrastruktur yang parah.
Video yang beredar di media sosial menunjukkan kondisi toilet yang dipenuhi tikus, atap bocor, hingga sistem pemanas ruangan yang tidak berfungsi. Di Lycee Paul Eluard, sebuah sekolah menengah atas di wilayah pinggiran Paris, Saint Denis, siswa melaporkan seringnya terjadi pipa pecah dan gangguan hama di dalam gedung. Sementara itu, di wilayah Pantin, para murid mengeluhkan jendela kelas yang tidak bisa dibuka padahal suhu musim panas sempat melonjak hingga 40 derajat Celsius.
Kondisi ini diperparah dengan jumlah siswa yang melebihi kapasitas kelas serta banyaknya jam pelajaran yang dibatalkan secara sepihak oleh pihak sekolah.
Berdasarkan standar Uni Eropa, Perancis menginvestasikan dana yang cukup signifikan yakni sekitar 6,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk sektor pendidikan. Namun, pembagian tanggung jawab yang rumit antara pemerintah pusat dan daerah sering kali menghambat proses renovasi serta pemeliharaan gedung sekolah.
Pemerintah pusat di Paris memiliki kewenangan utama untuk membayar gaji guru dan menetapkan kurikulum nasional secara menyeluruh. Adapun tanggung jawab pemeliharaan fisik sekolah dibagi berdasarkan jenjang, mulai dari pemerintah kota untuk sekolah dasar hingga pemerintah daerah untuk sekolah menengah. Akibatnya, kecepatan perbaikan sangat bergantung pada kapasitas fiskal masing-masing wilayah yang sering kali sudah terbebani oleh biaya pegawai dan dana pensiun.
Data menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen bangunan sekolah dasar di Perancis telah berusia lebih dari 50 tahun.
Sekitar 10 hingga 20 persen dari seluruh bangunan sekolah di negara tersebut saat ini dikategorikan dalam kondisi mendesak untuk segera direnovasi. Pemerintah wilayah Ile-de-France yang mencakup Paris telah menyetujui program renovasi senilai 6,6 miliar Euro (sekitar Rp112 triliun) untuk periode sepuluh tahun hingga 2027 mendatang.
Otoritas setempat menyatakan bahwa dua pertiga siswa sekolah menengah kini telah menempati gedung baru atau gedung yang sudah dipugar. Sayangnya, perlindungan terhadap suhu panas ekstrem masih sangat jarang ditemukan bahkan pada bangunan yang baru diperbaiki sekalipun. Beberapa gedung yang baru saja direnovasi dengan biaya tinggi justru mengalami kerusakan fisik akibat bentrokan dalam gelombang aksi protes belakangan ini.
Ketimpangan juga terlihat pada alokasi belanja pendidikan yang lebih banyak terserap untuk jenjang sekolah menengah atas dibandingkan sekolah dasar.
Berdasarkan perhitungan OECD, sebuah organisasi kerja sama ekonomi internasional, Perancis mengeluarkan dana lebih rendah bagi siswa sekolah dasar dibandingkan rata-rata negara industri lainnya. Para peneliti pendidikan mengingatkan bahwa masa awal sekolah merupakan fondasi utama bagi keberhasilan akademik siswa pada jenjang yang lebih tinggi.
Pemerintahan Presiden Emmanuel Macron telah mencoba mengatasi ketimpangan ini dengan memperkecil jumlah siswa per kelas di daerah yang kurang beruntung secara sosial sejak tahun 2017. Sebanyak 16.000 posisi pengajar baru telah dibentuk untuk menambal kekurangan staf pengajar di berbagai sekolah negeri. Menteri Pendidikan Perancis, Edouard Geffray, juga berencana merekrut 3.000 guru pengganti dalam waktu singkat guna merespons tuntutan massa yang terus bergejolak.
Penurunan kualitas pendidikan di Perancis pun tercermin dalam hasil survei internasional PISA yang mengukur kemampuan literasi dan numerasi siswa.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga remaja usia 15 tahun di Perancis tidak lagi memiliki kompetensi dasar dalam bidang matematika. Reformasi sistem pendidikan menengah yang dilakukan Macron, yang mengganti pengelompokan akademik dengan mata pelajaran spesialis, juga menuai kritik tajam karena dianggap mempersulit pengaturan jadwal pelajaran.
Di tingkat perguruan tinggi, masalah serupa muncul dengan adanya ruang seminar yang terlalu penuh hingga mahasiswa terpaksa harus duduk di lantai. Seorang dosen di sebuah universitas di Paris menceritakan pengalamannya mengajar 50 mahasiswa dalam ruangan yang sangat sempit tanpa ada tindakan nyata dari pihak administrasi. Selain infrastruktur, masalah kesejahteraan menjadi isu mendesak karena gaji guru di Perancis hanya sekitar setengah dari penghasilan guru di Jerman setelah 15 tahun mengabdi.
Perancis selama ini membanggakan model pendidikan republik yang menjanjikan kesempatan setara bagi semua anak tanpa memandang latar belakang mereka.
Realitanya, kesuksesan akademik di negara tersebut masih sangat bergantung pada kondisi sosial ekonomi orang tua masing-masing siswa. Anak-anak dari keluarga tidak mampu menjadi kelompok yang paling terdampak ketika terjadi pembatalan jam pelajaran atau kerusakan fasilitas sekolah di lingkungan mereka.
Ruang gerak finansial pemerintah saat ini terbatas akibat situasi anggaran negara yang sedang mengalami defisit cukup lebar. Walaupun ada tambahan anggaran sebesar 1,2 miliar Euro (sekitar Rp20,4 triliun) pada draf anggaran 2027, pemerintah tetap berencana memangkas beberapa posisi guru. Langkah pengurangan staf ini didasari oleh alasan penurunan jumlah populasi murid di tingkat nasional yang diprediksi akan terus berlanjut.
Protes yang awalnya murni menyuarakan masalah fasilitas pendidikan kini mulai bergeser ke ranah politik praktis yang lebih luas.
Di media sosial, banyak beredar video bentrokan antara demonstran dengan polisi yang dituduh menggunakan kekuatan secara berlebihan untuk membubarkan massa. Beberapa politisi dari partai sayap kiri, France Unbowed, juga mulai terlihat bergabung dalam aksi pemblokiran sekolah untuk memberikan dukungan moral bagi para siswa.
Pemerintah menuduh pihak oposisi sengaja memanfaatkan kemarahan anak muda demi kepentingan politik menjelang pemilihan presiden yang akan datang. Tuduhan tersebut dibantah keras oleh pihak partai yang menyatakan bahwa kondisi sekolah memang sudah tidak layak bagi proses belajar mengajar. Menjelang pemilihan presiden enam bulan mendatang, krisis pendidikan ini telah bertransformasi menjadi panggung perebutan pengaruh politik yang sangat sengit di seluruh penjuru Perancis.
Baca juga tulisan lainnya dari Hendra Saputra
Penulis: Hendra Saputra
Editor: Beritana Editor
