Langkah pengendalian ini diambil menyusul lonjakan ekspor kendaraan listrik China yang mencapai 8,32 juta unit ke lebih dari 200 negara sepanjang 2025. Skala ekspansi yang sangat masif ini kerap memicu penyelidikan di sejumlah negara, termasuk kasus pemeriksaan diler BYD di Thailand pada 2024 terkait keluhan konsumen akan pemotongan harga yang tidak wajar.
Di sisi lain, kondisi pasar domestik China tengah tertekan akibat perang harga berkepanjangan yang menurunkan daya beli masyarakat. Data menunjukkan distribusi kendaraan listrik pada paruh pertama 2026 merosot hingga 13 persen secara tahunan karena konsumen memilih menunda pembelian sembari menunggu diskon yang lebih besar.
Proyeksi suram pun membayangi masa depan banyak pemain di sektor ini. Lembaga konsultan AlixPartners memperkirakan hanya tujuh dari sekitar 30 merek kendaraan listrik di China yang diprediksi mampu mencatatkan keuntungan pada 2030 mendatang.
Meski regulasi telah diterbitkan secara resmi, pihak otoritas belum merincikan mekanisme sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut. Ketidakjelasan penegakan hukum ini masih menjadi tanda tanya besar bagi para pelaku pasar yang terbiasa dengan kompetisi bebas selama beberapa tahun terakhir.
Peningkatan manajemen keselamatan di fasilitas produksi luar negeri juga masuk dalam cakupan aturan baru ini. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah China untuk mengintegrasikan standar operasional yang lebih ketat seiring dengan semakin luasnya jangkauan pasar ekspor mereka di kancah global.