Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 11 Triliun untuk Program Rekening Gratis Warga

Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11 triliun untuk mendukung program pembukaan rekening gratis bagi seluruh penduduk yang telah berusia 17 tahun ke atas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa estimasi dana tersebut didasarkan pada proyeksi jumlah penduduk yang mencapai 200 juta jiwa. Penjelasan ini ia sampaikan langsung di Kompleks Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 9 September 2026.

Hingga saat ini, skema pendanaan tersebut masih dalam tahap pembahasan intensif bersama Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan.

Airlangga menegaskan bahwa realisasi anggaran tidak akan dilakukan sekaligus dalam satu waktu. Pemerintah merancang pola distribusi dana secara bertahap guna menjaga stabilitas fiskal negara.

Tujuan utama dari inisiatif ini adalah menciptakan sarana efisien untuk penyaluran berbagai bentuk bantuan sosial dari pemerintah di masa depan. Rekening tersebut akan diintegrasikan secara langsung dengan Nomor Induk Kependudukan milik setiap warga negara.

Dalam pelaksanaannya, warga yang baru menginjak usia 17 tahun dan memiliki KTP akan menerima rekening dari bank mitra, yakni BRI dan BSI. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh warga meskipun yang bersangkutan telah memiliki rekening di bank lain sebelumnya.

Setiap rekening yang dibuka akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp 50 ribu dari pemerintah sebagai stimulus awal. Dana ini dipastikan bebas dari potongan biaya administrasi bulanan maupun beban biaya lainnya bagi pemilik rekening.

Pemerintah saat ini tengah mematangkan regulasi yang diperlukan untuk memastikan operasional program berjalan sesuai rencana. Persiapan tersebut dilakukan melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif untuk menentukan garis waktu pelaksanaan secara teknis.

Kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk mempercepat perluasan akses layanan keuangan nasional. Integrasi rekening dengan data kependudukan diharapkan mampu memangkas jarak akses layanan perbankan di seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok daerah.

Meski detail mengenai sumber dana dalam APBN 2026 atau 2027 belum diputuskan, Airlangga optimistis program ini akan membawa dampak positif bagi inklusi keuangan nasional. Pemerintah akan segera merilis jadwal detail setelah seluruh koordinasi teknis dengan pihak perbankan terkait rampung sepenuhnya.