Siasat Rusia Mengajak AS dan China Berunding Tanpa Kehadiran Ukraina

Moskow kini tengah mengupayakan pertemuan tingkat tinggi yang melibatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping. Agenda utama yang diusung adalah pembahasan mengenai penghentian perang di Ukraina tanpa melibatkan pihak Kyiv maupun Uni Eropa.

Langkah diplomatik ini mencuat pasca-pertemuan antara utusan khusus Amerika Serikat, Steve Witkoff, dan Presiden Rusia Vladimir Putin di St. Petersburg pada 21 Oktober lalu. Kremlin tampak ingin membangun format negosiasi yang menempatkan Rusia sebagai kekuatan setara di mata Washington dan Beijing.

Rusia dikabarkan mengusulkan pertemuan tiga pihak tersebut di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Shenzhen, China, pertengahan November mendatang. Pertemuan ini disebut-sebut sebagai upaya Putin untuk mereplikasi Konferensi Yalta tahun 1945, di mana pemimpin dunia besar kala itu mengatur tatanan global pasca-Perang Dunia II.

Bagi Kremlin, keterlibatan China dianggap sebagai legitimasi posisi mereka di panggung internasional. Namun, para analis memiliki pandangan beragam mengenai sejauh mana Beijing bersedia terjun dalam pusaran konflik ini.

Temur Umarov, peneliti di Carnegie Russia Eurasia Center, menilai Beijing kemungkinan besar hanya akan berperan sebagai mitra simbolis. Menurutnya, China tidak memiliki niat untuk memikul tanggung jawab atas masa depan Ukraina setelah perang berakhir.

Berbeda dengan Umarov, peneliti dari Mercator Institute for China Studies, Yurii Poita, melihat adanya kepentingan strategis yang saling bersinggungan. Keduanya dianggap memiliki tujuan bersama untuk mengurangi pengaruh NATO dan kehadiran militer Barat di kawasan Eropa maupun Asia.

Pengecualian Ukraina dan Uni Eropa dalam meja perundingan ini pun menjadi sorotan tajam. Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Rusia dan China ingin mengabaikan kedaulatan serta pengaruh Eropa dalam arsitektur keamanan global.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy telah menegaskan pendiriannya bahwa setiap perundingan yang menyangkut masa depan negaranya harus melibatkan posisi duduk bagi Ukraina. Baginya, nasib bangsanya tidak boleh ditentukan oleh kekuatan besar di balik pintu tertutup.

Sementara itu, Michael Kimmage dari Kennan Institute menekankan bahwa realitas di lapangan jauh lebih kompleks daripada sekadar diplomasi tingkat tinggi. Meski Washington, Moskow, dan Beijing mungkin ingin meminggirkan peran Eropa, dukungan finansial dan industri pertahanan dari negara-negara Eropa tetap menjadi variabel krusial.

Kimmage menambahkan bahwa pada akhirnya, pihak yang bertempur di lapangan memiliki kendali atas hasil akhir. Tekanan diplomatik dari negara adidaya seringkali tidak cukup kuat untuk memaksakan kehendak jika pihak yang bersengketa memiliki kemauan untuk terus mempertahankan kedaulatan negaranya.