Dilema Uni Eropa dan Vietnam: Antara Kepentingan Ekonomi dan Isu Hak Asasi

Uni Eropa kini tengah mempererat hubungan ekonomi serta diplomatik dengan Vietnam, namun langkah ini memicu kritik keras terkait efektivitas Brussels dalam mendorong perbaikan catatan hak asasi manusia serta standar perburuhan di Hanoi.

Pemimpin Partai Komunis sekaligus Presiden Vietnam, To Lam, tiba di Brussels pada hari Rabu untuk kunjungan resmi. Kehadiran beliau menjadi indikator nyata bahwa jalinan kerja sama kedua pihak terus berkembang pesat.

Kunjungan ini berlangsung tak lama setelah Vietnam menyepakati perjanjian perdagangan bebas dengan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA). EFTA merupakan organisasi perdagangan yang beranggotakan Norwegia, Swiss, Islandia, dan Liechtenstein.

Hubungan perdagangan antara Vietnam dan Eropa memang menunjukkan tren penguatan dalam beberapa tahun terakhir. Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa-Vietnam (EVFTA) yang mulai berlaku pada Agustus 2020 telah memperluas cakupan komersial Vietnam secara signifikan di negara-negara Eropa.

Khac Giang Nguyen, peneliti di ISEAS–Yusof Ishak Institute di Singapura, menilai kerja sama ini sebagai sebuah langkah yang saling menguntungkan. Vietnam menyediakan basis manufaktur yang mapan bagi Eropa, sementara Eropa memberikan akses modal serta teknologi bagi Hanoi untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika dan input industri dari China.

Vietnam kini tercatat sebagai mitra dagang barang terbesar bagi Uni Eropa di Asia Tenggara. Sebaliknya, Uni Eropa menempati posisi mitra dagang terbesar keempat bagi Vietnam serta menjadi sumber investasi asing yang sangat vital bagi pertumbuhan negara tersebut.

Hubungan non-ekonomi kedua belah pihak pun kian meningkat. Pada bulan Januari lalu, kedua pihak meningkatkan status hubungan menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif, sebuah kesepakatan tingkat tinggi pertama antara Uni Eropa dengan negara di Asia Tenggara.

Alfred Gerstl, pakar hubungan internasional Indo-Pasifik dari University of Vienna, menyebut Vietnam sebagai mitra strategis kunci bagi Uni Eropa. Kerja sama ini menjadi instrumen penting bagi Brussels dalam mengamankan agenda ekonomi dan diversifikasi rantai pasok agar tidak bergantung penuh pada China.

Namun, relasi ini tidak lepas dari tantangan yang cukup kompleks. Muncul pertanyaan serius mengenai apakah perusahaan Eropa benar-benar merasakan manfaat nyata dari ledakan ekonomi Vietnam atau justru Brussels sengaja mengabaikan catatan hak asasi manusia yang memburuk di bawah pemerintahan Hanoi.

Vietnam masih mempertahankan sistem satu partai yang membatasi ketat oposisi politik, kebebasan pers, dan ruang gerak bagi masyarakat sipil. Kelompok pemerhati hak asasi manusia mencatat bahwa represi justru semakin intensif di bawah kepemimpinan To Lam.

Sebanyak 12 organisasi hak asasi manusia internasional telah mengirimkan surat terbuka kepada para petinggi Uni Eropa pekan ini. Mereka menyampaikan keprihatinan mendalam atas represi yang terus berlangsung dan mendesak para pemimpin Eropa untuk menuntut reformasi berarti dari pemerintah Vietnam.

Saat merundingkan EVFTA, Hanoi sebenarnya telah menyetujui kewajiban terkait standar hak asasi manusia, perlindungan tenaga kerja, dan standar lingkungan. Komitmen ini mencakup reformasi legislasi buruh agar mengizinkan organisasi pekerja independen sesuai standar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

Organisasi hak asasi manusia menegaskan bahwa Hanoi belum memenuhi janji tersebut. Hingga saat ini, Vietnam belum meratifikasi konvensi ILO terkait kebebasan berserikat dan serikat buruh independen masih tetap dilarang beroperasi di dalam negeri.

Selain itu, terdapat ketimpangan dalam distribusi manfaat perdagangan. Perusahaan besar dengan investasi asing diuntungkan oleh penurunan tarif, sementara pelaku usaha domestik kecil sering kesulitan memenuhi regulasi impor Eropa yang sangat rumit.

Defisit perdagangan barang Uni Eropa dengan Vietnam juga terus melebar. Angka defisit tercatat mencapai 51,7 miliar euro (sekitar Rp865 triliun) pada tahun 2025. Jumlah ini naik tajam dibandingkan posisi tahun 2019 yang berada di angka 24 miliar euro.

Ke depan, keberhasilan hubungan kedua pihak tidak lagi hanya bergantung pada liberalisasi tarif. Brussels kini menuntut adaptasi Vietnam terhadap standar keberlanjutan dan tata kelola yang lebih ketat, sembari memastikan perusahaan Eropa benar-benar mendapatkan porsi yang seimbang dari pertumbuhan ekonomi yang ada.