Uni Eropa Perketat Aturan Stablecoin, Perusahaan Kripto Diberi Waktu Tiga Bulan

Penyedia layanan aset kripto yang telah berizin di bawah MiCA harus menghentikan segala bentuk layanan terkait stablecoin yang tidak patuh kepada klien di Uni Eropa, demikian pernyataan resmi dari ESMA. Kebijakan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko sistemik yang mungkin muncul dari penggunaan aset digital tanpa pengawasan ketat.

Regulator memberikan pengecualian sementara yang memungkinkan perusahaan untuk membantu nasabah menjual, menukar, atau menarik simpanan mereka yang sudah ada. Selama proses transisi ini, aktivitas tersebut akan berada di bawah pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada penambahan posisi baru oleh pengguna.

ESMA sendiri tidak menyebutkan secara spesifik merek token mana saja yang dianggap tidak patuh dalam dokumen panduannya. Namun, pelaku industri seperti Coinbase telah mengidentifikasi beberapa aset populer yang berpotensi terdampak kebijakan ini.

Tether (USDT) dan PayPal USD (PYUSD) menjadi dua nama besar yang disebut tidak memenuhi standar MiCA saat ini. Coinbase bahkan telah menyarankan nasabahnya di kawasan Ekonomi Eropa untuk menarik saldo aset tersebut atau mengonversinya ke stablecoin lain yang patuh seperti USDC sebelum akhir Oktober lalu.

Di Indonesia, pengaturan mengenai aset kripto berada di bawah wewenang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang menggunakan pendekatan daftar putih atau whitelist. Hal ini berbeda dengan Uni Eropa yang menerapkan standarisasi tunggal melalui MiCA untuk seluruh negara anggotanya guna menciptakan kepastian hukum yang seragam.

Langkah progresif dari Uni Eropa ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi yurisdiksi lain dalam menyusun kerangka perlindungan konsumen di sektor teknologi finansial. Pengetatan aturan ini menunjukkan komitmen otoritas global dalam mengintegrasikan ekonomi digital ke dalam sistem keuangan yang lebih teratur dan akuntabel.