Xi Jinping Kunjungi Korea Utara: Diplomasi Nuklir di Semenanjung

Pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, dijadwalkan akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Utara pada pekan depan, menandai perjalanan pertamanya dalam hampir tujuh tahun terakhir. Pengumuman ini dirilis secara serentak oleh kedua negara pada Jumat waktu setempat, memicu perhatian global terhadap dinamika geopolitik di Semenanjung Korea dan Asia Timur Laut.

Kunjungan ini merupakan langkah terbaru dari serangkaian upaya Tiongkok untuk memperkuat ikatan eratnya dengan tetangga yang bersenjata nuklir tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, telah gencar mendekati Rusia, terutama dengan mengirimkan pasukan dan persenjataan konvensional untuk mendukung perang Moskow melawan Ukraina.

Namun, dalam setahun terakhir, Kim juga terlihat berupaya meningkatkan hubungan dengan Tiongkok, yang merupakan mitra dagang terbesar sekaligus penyedia bantuan utama bagi Pyongyang. "Ketika Korea Utara membangun hubungan yang lebih dekat dengan Rusia, Tiongkok berusaha menggunakan kunjungan Xi untuk menegaskan kembali pengaruhnya atas Pyongyang dan menjaga kepentingan strategisnya di Asia Timur Laut," ujar William Yang, seorang analis dari International Crisis Group.

Media pemerintah Tiongkok dan Korea Utara dalam laporan singkatnya menyatakan bahwa Xi Jinping akan melakukan kunjungan kenegaraan dari Senin hingga Selasa pekan depan. Kunjungan terakhirnya ke Pyongyang tercatat pada Juni 2019, sebelum pandemi COVID-19 membatasi pergerakan internasionalnya secara drastis.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, pada Jumat menyampaikan bahwa perjalanan ini akan "memajukan hubungan dan memperkuat perdamaian serta stabilitas regional." Ia menambahkan, "Hubungan persahabatan dan kerja sama tradisional antara Tiongkok dan Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) terus berkembang secara sehat dan stabil, membawa manfaat nyata bagi kedua negara dan rakyatnya," menggunakan singkatan nama resmi Korea Utara.

Momen kunjungan ini juga bertepatan beberapa minggu setelah Presiden Xi menjadi tuan rumah bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin secara berturut-turut di Beijing. Rentetan pertemuan tingkat tinggi ini menggarisbawahi posisi sentral Tiongkok dalam arsitektur diplomatik global.

Program senjata nuklir Korea Utara telah lama menjadi kekhawatiran utama bagi Amerika Serikat, yang secara tegas menentangnya. Sebagai respons atas pengembangan nuklir dan misil Pyongyang, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memberlakukan sanksi ekonomi yang berat terhadap negara tersebut.

Pengumuman kunjungan Xi Jinping ini datang hanya sehari setelah Korea Utara mengungkap fasilitas baru yang diyakini mampu memproduksi material untuk bom nuklir. Meskipun Pyongyang belum mengonfirmasi secara spesifik, fasilitas tersebut diduga adalah pabrik pengayaan uranium, yang menunjukkan peningkatan kapasitas nuklir Korea Utara.

Saat melakukan kunjungan ke pabrik tersebut, Kim Jong Un mengumumkan rencana untuk memperkuat kekuatan nuklir negaranya "pada tingkat eksponensial." Para ahli menilai bahwa pengungkapan pabrik tersebut mengisyaratkan keinginan Kim untuk mengukuhkan status negaranya sebagai negara bersenjata nuklir menjelang kunjungan Xi, sebagai bentuk pamer kekuatan dan posisi tawar.

Menurut para pakar, Kim menginginkan pengakuan internasional sebagai negara nuklir agar ia dapat menuntut pencabutan sanksi-sanksi yang diterapkan. Mereka berpendapat bahwa Kim pada akhirnya akan mendorong pembicaraan pengurangan senjata dengan Amerika Serikat, dengan harapan memenangkan konsesi sebagai imbalan atas penyerahan sebagian kemampuan nuklir negaranya.

Fokus Kim Jong Un pada pengembangan persenjataan nuklir semakin intensif sejak diplomasi berisiko tinggi dengan Donald Trump runtuh pada tahun 2019. Sejak saat itu, Pyongyang secara konsisten menunjukkan kemajuan dalam program misil dan nuklirnya, meningkatkan tensi di kawasan.

Meskipun Trump berulang kali menyatakan keinginannya untuk memulihkan diplomasi dengan Kim, pemimpin Korea Utara tersebut bersikeras bahwa Amerika Serikat harus terlebih dahulu mencabut tuntutan denuklirisasi sebagai prasyarat untuk dimulainya kembali pembicaraan. Posisi ini menjadi batu sandungan utama dalam setiap upaya dialog.

Oleh karena itu, para analis akan mencermati dengan saksama apakah Tiongkok, melalui Xi Jinping, akan menyampaikan pandangannya mengenai seruan denuklirisasi Korea Utara selama kunjungan tersebut. Sikap Beijing sangat penting mengingat pengaruh historis dan ekonominya terhadap Pyongyang.

Sebelumnya, Xi dan Kim telah bertemu di Beijing pada September lalu, di mana mereka berjanji untuk saling mendukung dan meningkatkan kerja sama. Kim hadir di ibu kota Tiongkok untuk menghadiri parade militer Tiongkok bersama para pemimpin asing lainnya, termasuk Vladimir Putin, yang menunjukkan kedekatan aliansi mereka.

Rusia dan Tiongkok, keduanya merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto, sebelumnya telah menggagalkan upaya Amerika Serikat dan negara-negara lain untuk memperketat sanksi internasional terhadap Korea Utara, meskipun Pyongyang terus melakukan uji coba senjata yang dilarang.

Dalam pertemuan mereka di Beijing bulan lalu, Putin dan Xi menyampaikan penentangan mereka terhadap "isolasi kebijakan luar negeri, sanksi ekonomi, tekanan militer, dan metode lain yang menciptakan ancaman terhadap keamanan" Korea Utara, demikian pernyataan dari Kremlin. Ini menegaskan posisi mereka yang cenderung membela Pyongyang dari tekanan Barat.

Dengan merangkul gagasan "Perang Dingin baru" dan dunia multipolar, Kim Jong Un telah mendorong kebijakan luar negeri yang lebih asertif. Ia aktif memperluas hubungan dengan negara-negara yang tengah berada dalam konfrontasi dengan Amerika Serikat, membentuk blok aliansi tandingan.

Kunjungan ke luar negeri ini tergolong langka bagi Xi Jinping, yang secara signifikan telah mengurangi perjalanan internasionalnya sejak pandemi COVID-19. Perjalanan terakhirnya ke luar negeri adalah ke Korea Selatan pada musim gugur lalu untuk KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), di mana ia sempat bertemu dengan Trump. Hal ini semakin menekankan pentingnya kunjungan ke Pyongyang tersebut bagi Tiongkok dan Korea Utara.