Menteri Keuangan Beri Sinyal Pangkas Anggaran Program Makan Bergizi Gratis

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal kuat mengenai potensi pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis atau MBG agar berada di bawah angka Rp200 triliun pada tahun ini. Rencana tersebut diambil sebagai langkah lanjutan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan keuangan negara dalam proyek prioritas pemerintah.

Awalnya, program Makan Bergizi Gratis ini dirancang dengan alokasi anggaran yang mencapai Rp330 triliun. Namun, seiring berjalannya evaluasi fiskal, angka tersebut telah mengalami dua kali penyesuaian efisiensi hingga berada di kisaran Rp240 triliun saat ini.

Purbaya menyampaikan pandangannya tersebut di sela kegiatan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 yang berlangsung di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, pada Kamis, 3 September 2026. Ia merasa optimistis bahwa ruang efisiensi masih terbuka lebar setelah melakukan diskusi intensif dengan Kepala Badan Gizi Nasional yang baru dilantik, Sudaryono.

Diskusi tersebut menitikberatkan pada optimalisasi manajemen distribusi dan operasional di lapangan. Purbaya menegaskan bahwa target anggaran di bawah Rp200 triliun merupakan angka yang realistis untuk dicapai melalui pengelolaan yang lebih cermat.

Pemerintah sendiri telah menetapkan proyeksi anggaran serupa sebesar Rp240 triliun untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis pada tahun depan. Meski demikian, Purbaya meyakini nominal tersebut bukan angka mati dan tetap bisa ditekan lebih rendah lagi.

Kunci utama efisiensi tersebut terletak pada pemanfaatan teknologi dan perbaikan manajemen logistik secara menyeluruh. Penggunaan sistem digital diharapkan dapat meminimalisir kebocoran anggaran serta memastikan bantuan tepat sasaran bagi kelompok penerima manfaat.

Sebagai bentuk pengawasan nyata, Kementerian Keuangan kini telah menerjunkan jajaran pegawainya ke berbagai daerah. Mereka ditugaskan memantau kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang berfungsi sebagai dapur utama penyedia makanan bagi masyarakat.

SPPG adalah unit kerja lapangan yang bertanggung jawab langsung atas kualitas serta distribusi nutrisi harian kepada target sasaran program. Para petugas dari Kementerian Keuangan akan melakukan pengawasan secara bergilir di setiap unit dapur tersebut guna memastikan standar pelayanan tetap terjaga.

Langkah pengawasan langsung ini diharapkan mampu memberikan umpan balik yang akurat terkait kendala operasional yang terjadi di lapangan. Purbaya menekankan bahwa perbaikan kinerja secara berkelanjutan menjadi prioritas kementeriannya dalam mengawal proyek strategis ini agar tidak membebani kas negara secara berlebihan.

Kebijakan pengetatan anggaran di sektor makan bergizi ini sekaligus mencerminkan kehati-hatian fiskal pemerintah di tengah tantangan ekonomi global yang masih dinamis. Fokus utama pemerintah tetap pada kesinambungan fiskal tanpa harus mengorbankan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat luas.