Harapan Baru Libya: Akankah Pemilu Mengakhiri Konflik Politik Berkepanjangan?

Libya kini menatap babak baru dalam upaya menyatukan negara yang terpecah selama lebih dari satu dekade oleh konflik antara dua pemerintahan yang saling bersaing. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memfasilitasi kesepakatan terbaru untuk menyelenggarakan pemilihan umum presiden dan parlemen dalam kurun waktu dua tahun ke depan.

Kesepakatan ini mencakup restrukturisasi komisi pemilihan umum serta penyelesaian kerangka hukum yang sebelumnya menjadi batu sandungan utama. Misi Dukungan PBB di Libya, atau UNSMIL, menyatakan langkah ini merupakan kemajuan konkret untuk mengakhiri masa transisi politik yang panjang.

Sejak penggulingan diktator Moammar Gadhafi pada 2011, stabilitas menjadi barang mewah bagi Libya. Negara ini terbelah menjadi dua kubu sejak 2014, yakni Pemerintah Persatuan Nasional yang didukung PBB di Tripoli di wilayah barat, serta Dewan Perwakilan Rakyat di Tobruk di wilayah timur.

Kondisi politik di sana melibatkan figur kuat seperti Perdana Menteri Abdul-Hamid Dbeibah di barat dan mantan panglima militer Khalifa Haftar di timur. Keduanya memimpin faksi yang masing-masing didukung oleh milisi lokal maupun kepentingan kekuatan asing yang berbeda.

Andreas Dittmann, seorang pakar konflik geografis dari Universitas Giessen di Jerman, menilai perubahan sikap aktor politik lokal saat ini menjadi sinyal positif. Banyak pihak menyadari bahwa mempertahankan status quo yang terbelah tidak lagi memberikan keuntungan bagi masa depan negara tersebut.

Pergeseran dukungan dari kekuatan internasional juga mulai terlihat, dengan munculnya argumen bahwa pembangunan Libya hanya mungkin tercapai jika kedua pihak bersatu. Namun, efektivitas kesepakatan ini masih dipertanyakan oleh banyak pengamat internasional karena sejarah panjang perjanjian yang gagal di masa lalu.

Michael Bauer dari Konrad Adenauer Foundation memperingatkan bahwa keberhasilan pemilu bergantung pada kepatuhan para elite terhadap aturan main yang mengikat. Tantangan lain muncul dari keterlibatan Amerika Serikat yang berupaya menengahi melalui jalur elite di luar proses inklusif PBB.

Lembaga pemikir Chatham House memberikan catatan kritis bahwa negosiasi yang hanya membagi jabatan atau sumber daya antar-elite berisiko melanggengkan korupsi. Jika kesepakatan hanya berpusat pada pembagian kekuasaan, sistem patronase lama kemungkinan besar akan tetap bercokol meski pemilu telah diselenggarakan.

Selain masalah elite, ketimpangan demografis menjadi hambatan nyata. Populasi Libya terkonsentrasi di wilayah barat, yang membuat pihak timur khawatir akan kehilangan pengaruh politik signifikan jika pemungutan suara benar-benar dilakukan secara demokratis.

Faktor eksternal seperti Rusia dan Turki yang memiliki pengaruh kuat di Libya juga menambah kompleksitas situasi di lapangan. Kepentingan ekonomi dari cadangan minyak dan gas yang melimpah kerap menjadi penggerak utama bagi aktor-aktor yang enggan melepaskan kendali atas sumber daya negara tersebut.

Pada akhirnya, kebutuhan masyarakat Libya akan layanan publik yang memadai seperti listrik dan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama di tengah krisis panjang ini. Pemilu bukanlah obat ajaib, namun ia tetap menjadi instrumen krusial untuk membangun legitimasi pemerintahan di masa depan.