Militer AS Resmi Keluar dari Irak, Mahkamah Agung AS Putuskan Kebijakan Deportasi

Pasukan Amerika Serikat telah resmi meninggalkan Irak setelah lebih dari dua dekade berada di sana menyusul invasi yang menggulingkan Saddam Hussein.
Pemerintah Irak kini menetapkan hari penarikan diri tersebut sebagai Hari Kedaulatan. Langkah ini memicu perdebatan mengenai kesiapan Irak dalam mempertahankan wilayah udaranya tanpa bantuan sistem pertahanan dari Amerika Serikat di tengah situasi konflik dengan Iran.
Di sisi lain, Mahkamah Agung Amerika Serikat atau SCOTUS mengizinkan pemerintahan Presiden Trump untuk kembali menjalankan kebijakan deportasi migran ke negara-negara yang tidak tercantum dalam surat perintah awal mereka. Kebijakan ini sempat tertahan oleh pengadilan tingkat rendah sebelum Mahkamah Agung melakukan intervensi.
Mahkamah Agung belum memberikan penjelasan rinci mengenai alasan penghentian putusan pengadilan yang sebelumnya melarang kebijakan tersebut. Namun, para hakim meminta argumen lebih lanjut mengenai kewenangan pengadilan rendah serta potensi pelanggaran hak konstitusional terkait perlindungan terhadap penyiksaan.
Presiden Trump menegaskan bahwa perusahaan teknologi diberikan keleluasaan untuk mengatur diri sendiri terkait perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Setelah pertemuan dengan para petinggi industri teknologi, ia menandatangani perintah eksekutif yang mengklasifikasikan teknologi tersebut sebagai superintelligence bagi instansi pemerintah.
Bergeser ke isu sosial, program respons komunitas yang mengirim petugas tidak bersenjata untuk panggilan darurat 911 mengalami perkembangan pesat di Amerika Serikat. Sejak kematian George Floyd pada tahun 2020, jumlah program serupa melonjak dari enam menjadi hampir 100 kota di seluruh negeri.
Laporan lapangan dari Durham, Carolina Utara, menunjukkan bahwa para petugas non-polisi ini menangani berbagai masalah sosial seperti gelandangan dan ketertiban umum dengan pendekatan humanis. Meski demikian, para peneliti mengungkapkan adanya tantangan besar dalam memberikan solusi jangka panjang bagi mereka yang membutuhkan stabilitas hidup.
Di belahan dunia lain, tepatnya di Lesotho yang merupakan negara pegunungan di Afrika, para gembala muda kini mendapatkan akses pendidikan melalui sekolah malam yang fleksibel. Program ini menjadi satu-satunya kesempatan bagi mereka yang selama berbulan-bulan harus merawat ternak di wilayah terpencil jauh dari jangkauan fasilitas sekolah konvensional.
Baca juga tulisan lainnya dari Hendra Saputra
Penulis: Hendra Saputra
Editor: Beritana Editor















