Militer AS Resmi Tarik Pasukan dari Irak Setelah Dua Dekade Invasi

Militer Amerika Serikat secara resmi telah menyelesaikan penarikan seluruh pasukannya dari Irak, tepat 23 tahun setelah invasi pertama yang mengubah peta politik Timur Tengah secara permanen.

Proses penarikan ini ditandai dengan pengosongan Pangkalan Udara Erbil di wilayah Kurdistan, yang sebelumnya menjadi titik terakhir keberadaan personel militer AS di sana. Langkah tersebut mengakhiri misi koalisi antiterorisme yang selama ini berpusat di Baghdad dan memindahkan operasionalnya ke Yordania.

Militer Amerika Serikat secara resmi telah menyelesaikan penarikan seluruh pasukannya dari Irak, tepat 23 tahun setelah invasi pertama yang mengubah peta politik Timur Tengah secara permanen.

Pemerintah Irak menyambut momen ini dengan menetapkan hari Rabu sebagai Hari Kedaulatan, sebuah hari libur nasional untuk merayakan berakhirnya kehadiran militer asing di tanah mereka. Perdana Menteri Irak, Ali al-Zaidi, menyatakan bahwa fase baru bagi negaranya kini dimulai dengan penekanan pada kemandirian institusi keamanan serta keutuhan kebijakan nasional tanpa intervensi pihak luar.

Konteks sejarah mencatat bahwa keterlibatan AS di Irak dipicu oleh invasi pada tahun 2003 yang bertujuan menjatuhkan rezim Saddam Hussein, namun operasi tersebut justru memicu konflik panjang dan pemberontakan domestik. Pasca-Saddam, pengaruh Iran tumbuh pesat di Irak, mengisi kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh struktur pemerintahan lama dan menempatkan Teheran sebagai aktor kunci dalam lanskap keamanan Irak saat ini.

Terdapat catatan kelam mengenai dampak perang ini, di mana organisasi independen Iraq Body Count memperkirakan setidaknya 200.000 warga sipil Irak tewas selama masa pendudukan. Di sisi lain, ribuan personel militer AS juga kehilangan nyawa dalam konflik yang sempat dijustifikasi sebagai upaya pelucutan senjata pemusnah massal yang pada kenyataannya tidak pernah ditemukan.

Meski kehadiran pasukan tempur telah berakhir, kedua negara kini tengah merundingkan perjanjian bilateral baru untuk menjaga stabilitas kawasan. Irak saat ini menghadapi tantangan besar untuk memulihkan infrastruktur serta memandirikan sektor pertahanan, termasuk rencana pengadaan sistem pertahanan udara dari beberapa negara mitra untuk menggantikan peran teknologi pengawasan yang sebelumnya disediakan oleh Amerika Serikat.

Pemerintah di Baghdad kini berada dalam tekanan untuk mengendalikan kelompok paramiliter yang didukung Iran, sebuah isu yang menjadi poin krusial dalam diskusi dengan Washington. Tantangan integrasi dan perlucutan senjata milisi ini tetap menjadi agenda domestik yang sensitif bagi stabilitas politik Irak di masa depan.