Beritana, Bangkalan - Tom Andrews Pelopor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Myanmar pada Selasa (2/2), mengatakan perebutan kekuasaan oleh militer di negara itu tidak dapat diterima dan juga membutuhkan sebuah tanggapan yang kuat serta tegas dari masyarakat internasional.
"Ini merupakan serangan Kepa seluruh rakyat di sebuah negara. Hal ini memalukan, dan masyakarat internasional harus menanggapi hal tersebut secara langsung, dan secara kuat serta bertanggung jawab," kata Andrews.
Tatmadaw sebutan untuk militer Myanmar, telah mengambil alih kekuasaan pada Senin (1/2). Militer Myanmar juga mengeluarkan pernyataan bahwa negaranya sedang berada dalam keadaan darurat selama satu tahun, dan juga mereka melakukan penahanan terhadap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan Presiden U Win Myint.
Perebutan kekuasaan itu berlangsung setelah terjadinya ketegangan antara militer dan Liga Nasional (National League for Democracy/NLD) untuk demokrasi yang berkuasa dan memenangkan pemilu November lalu, ketegangan itu terjadi selama berhari-hari. Tatmadaw menolak untuk menerima hasil pemilu dan menuduh adanya kecurangan.
Andrews yang merupakan seorang pakar HAM independen yang diberikan mandat oleh Dewan HAM PBB, menyebutkan bahwa tuduhan kecurangan yang klaim oleh militer sebagai hal yang tidak berdasar dan konyol.
"Merupakan satu hal tersendiri seandainya ada keprihatinan terhadap hasil pemilu, pada kebanyakan pemilihan umum, orang orang menyampaikan keprihatinan mereka, tetapi tidak menggulingkan sebuah pemerintahan karena anda perihatin dengan pemilu." Kata Andrews.
Ia juga menambahkan bahwa masyarakat internasional harus menanggapi perilaku yang seperti itu secara kuat dan terpadu sehingga para Jenderal paham bahwa ada harga yang harus dibayar atas tindakan yang dilakukan oleh mereka itu.
Baca juga tulisan lainnya dari Roisul Ahyer
Penulis: Roisul Ahyer
Editor: Beritana Editor
