
Kementerian Luar Negeri Rusia secara resmi menuding Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO sengaja melakukan upaya sistematis untuk melemahkan Perserikatan Bangsa Bangsa demi mengakomodasi kepentingan geopolitik negara negara Barat pada Rabu, 2 September 2026.
Moskow menilai bahwa aliansi militer tersebut memiliki agenda terselubung untuk mengikis independensi lembaga dunia tersebut agar tidak lagi mampu menjalankan fungsinya sebagai mediator konflik global secara mandiri.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menegaskan bahwa tindakan ini bukan merupakan fenomena baru melainkan rencana jangka panjang yang dilakukan sekutu Barat untuk mengendalikan institusi internasional.
Zakharova menyatakan bahwa NATO sedari awal memiliki ambisi untuk membubarkan atau setidaknya mendegradasi posisi PBB dalam tata kelola dunia agar organisasi tersebut kehilangan taringnya dalam mengambil keputusan independen.
“Mereka memiliki rencana rahasia untuk PBB yang sudah ada sejak lama, karena pada dasarnya mereka ingin PBB menjadi semakin lemah,” ujar Zakharova melalui keterangan resmi yang disampaikan di Moskow.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa upaya pelemahan tersebut bertujuan mengubah watak PBB dari sebuah organisasi universal menjadi sekadar instrumen politik untuk melayani tujuan pihak tertentu saja.
Pemerintah Rusia memandang status universal PBB saat ini sebagai hambatan bagi dominasi Barat di panggung internasional yang pada akhirnya memicu keengganan negara negara aliansi tersebut untuk memperkuat peran PBB.
Salah satu indikasi pelemahan yang disebutkan Moskow adalah praktik penunggakan iuran keanggotaan oleh negara negara Barat yang secara langsung mengganggu stabilitas operasional lembaga tersebut.
Tudingan keras ini muncul di tengah memanasnya relasi antara Rusia dan NATO yang dipicu oleh krisis berkepanjangan di Ukraina serta meningkatnya eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia lainnya.
Sementara itu, efektivitas PBB dalam menangani berbagai konflik global saat ini memang kerap terhambat oleh berbagai persoalan internal, termasuk kebuntuan dalam pengambilan keputusan di Dewan Keamanan akibat penggunaan hak veto oleh negara negara anggota tetap.
Krisis kepercayaan yang semakin melebar ini menimbulkan kekhawatiran baru bagi para pengamat hubungan internasional mengenai masa depan diplomasi multilateral di tengah dunia yang terpolarisasi.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak NATO terkait tuduhan yang dilontarkan oleh otoritas diplomatik Rusia tersebut, namun situasi ini mencerminkan dinamika hubungan yang kian dingin di antara kekuatan besar dunia.
Baca juga tulisan lainnya dari Nadia Safitri
Penulis: Nadia Safitri
Editor: Beritana Editor