OpenAI Hadapi 30 Gugatan Baru Terkait Kasus Penembakan Massal Tumbler Ridge

Firma hukum Edelson PC kembali melayangkan 30 gugatan tambahan terhadap OpenAI terkait tragedi penembakan massal yang terjadi di Tumbler Ridge, British Columbia, Kanada. Langkah hukum ini menambah daftar tuntutan sebelumnya yang diajukan pada April lalu, mewakili korban serta keluarga yang terdampak peristiwa kelam pada 10 Februari tersebut.

Para penggugat baru kali ini mencakup tenaga pengajar, kepala sekolah, dan siswa yang berada di lingkungan Tumbler Ridge Secondary School saat serangan berlangsung. Meski tidak mengalami luka tembak secara langsung, mereka mengaku mengalami trauma mendalam akibat insiden yang menewaskan delapan orang, termasuk pelaku Jesse Van Rootselaar yang mengakhiri hidupnya sendiri.

Gugatan kali ini membawa tuduhan baru yang lebih berat dibandingkan sebelumnya. OpenAI kini dituduh secara sengaja membantu dan bersekongkol dalam aksi penembakan massal, bukan sekadar kelalaian dalam menjalankan prosedur keamanan. Tuduhan ini menuntut pembuktian adanya niat sengaja dari pihak perusahaan, sebuah tantangan hukum yang biasanya sulit dipenuhi di pengadilan California.

Laporan dari The Wall Street Journal mengungkap bahwa staf OpenAI sebenarnya telah mencium gelagat mencurigakan dari aktivitas Van Rootselaar di ChatGPT. Pelaku diketahui mendiskusikan kekerasan bersenjata dan meminta panduan perencanaan serangan. Meskipun tim internal sempat mendesak pimpinan untuk segera melapor ke pihak kepolisian Kanada, manajemen justru memilih untuk menonaktifkan akun pelaku saja.

Ironisnya, pelaku dengan mudah membuat akun baru sesaat setelah akun lamanya dihapus. OpenAI berdalih bahwa aktivitas tersebut tidak memenuhi ambang batas risiko nyata yang mendesak untuk dilaporkan ke aparat penegak hukum. Jason Kwon, Chief Strategy Officer OpenAI, menyatakan bahwa keputusan perusahaan didasarkan pada keseimbangan antara privasi pengguna dan keselamatan publik, meski ia mengakui bahwa penilaian manusia bisa saja keliru.

Dokumen hukum terbaru menunjuk Chris Lehane, Chief Global Affairs Officer OpenAI, sebagai sosok yang diduga memerintahkan staf untuk tidak melapor ke pihak berwenang. Lehane dikenal sebagai ahli komunikasi krisis yang berpengalaman menangani masalah citra untuk berbagai tokoh politik dan perusahaan besar. Para penggugat menduga latar belakang Lehane memperkuat budaya di OpenAI yang cenderung mengutamakan reputasi perusahaan dibandingkan prosedur keselamatan.

Di sisi lain, OpenAI membantah keterlibatan Lehane dalam keputusan awal tersebut. Perusahaan menegaskan bahwa tim investigasi internal mereka bekerja secara independen dan selalu memprioritaskan keselamatan di atas kepentingan hubungan masyarakat atau pertimbangan politik.

Gugatan ini juga membandingkan respons OpenAI saat menghadapi ancaman terhadap kantor mereka sendiri di San Francisco pada November 2025. Saat itu, perusahaan bertindak sigap dengan menutup kantor dan segera berkoordinasi dengan polisi meski ancaman dinilai belum bersifat mendesak. Penggugat mempertanyakan mengapa standar keamanan yang sama tidak diterapkan saat nyawa orang lain berada dalam bahaya, hanya karena alasan privasi pengguna yang dinilai tidak konsisten.