Ironisnya, pelaku dengan mudah membuat akun baru sesaat setelah akun lamanya dihapus. OpenAI berdalih bahwa aktivitas tersebut tidak memenuhi ambang batas risiko nyata yang mendesak untuk dilaporkan ke aparat penegak hukum. Jason Kwon, Chief Strategy Officer OpenAI, menyatakan bahwa keputusan perusahaan didasarkan pada keseimbangan antara privasi pengguna dan keselamatan publik, meski ia mengakui bahwa penilaian manusia bisa saja keliru.
Dokumen hukum terbaru menunjuk Chris Lehane, Chief Global Affairs Officer OpenAI, sebagai sosok yang diduga memerintahkan staf untuk tidak melapor ke pihak berwenang. Lehane dikenal sebagai ahli komunikasi krisis yang berpengalaman menangani masalah citra untuk berbagai tokoh politik dan perusahaan besar. Para penggugat menduga latar belakang Lehane memperkuat budaya di OpenAI yang cenderung mengutamakan reputasi perusahaan dibandingkan prosedur keselamatan.
Di sisi lain, OpenAI membantah keterlibatan Lehane dalam keputusan awal tersebut. Perusahaan menegaskan bahwa tim investigasi internal mereka bekerja secara independen dan selalu memprioritaskan keselamatan di atas kepentingan hubungan masyarakat atau pertimbangan politik.
Gugatan ini juga membandingkan respons OpenAI saat menghadapi ancaman terhadap kantor mereka sendiri di San Francisco pada November 2025. Saat itu, perusahaan bertindak sigap dengan menutup kantor dan segera berkoordinasi dengan polisi meski ancaman dinilai belum bersifat mendesak. Penggugat mempertanyakan mengapa standar keamanan yang sama tidak diterapkan saat nyawa orang lain berada dalam bahaya, hanya karena alasan privasi pengguna yang dinilai tidak konsisten.
