Putusan Mati Bashar Assad: Korban Perang Suriah Tuntut Keadilan Transisional Lebih Menyeluruh

Menurut perjanjian tersebut, jika hukuman mati kemungkinan akan diterapkan, hal itu juga dapat mencegah ekstradisi. Pada Agustus, Wakil Menteri Kehakiman Suriah Mustafa al-Qassem menyatakan bahwa negaranya telah membentuk komisi untuk bekerja sama dengan Interpol dan kolaborasi dengan negara lain dalam mengekstradisi tersangka yang buron akan mempercepat proses hukum.

Rana Sheikh-Ali, pendiri Daret Salam, sebuah organisasi yang memanfaatkan teknologi untuk membangun perdamaian dan memberdayakan perempuan, memandang persidangan Assad pada Agustus sebagian besar bersifat simbolis. Dari perspektif hak asasi manusia, ia menentang hukuman mati, namun ia juga mengakui banyak warga lokal melihat putusan mati itu sebagai tindakan yang adil.

Namun, penuntutan anggota rezim berpangkat tinggi hanyalah satu aspek dari proses keadilan transisional. Keadilan transisional tidak hanya mengenai persidangan pidana.

Aspek lainnya mencakup pencarian orang hilang, investigasi kejahatan, penentuan reparasi, dan perumusan reformasi institusional. Dalam semua upaya ini, fokus utama seharusnya pada para korban dan penyintas.

Data yang diberikan oleh Syrian Network for Human Rights menunjukkan betapa besarnya tugas yang harus diselesaikan. Jaringan advokasi tersebut melaporkan bahwa lebih dari 234.805 warga sipil tewas selama perang saudara, setidaknya 202.000 di antaranya oleh rezim Assad dan sekutunya.

Selain itu, terdapat setidaknya 181.312 kasus penangkapan sewenang-wenang dan penghilangan paksa yang perlu diselidiki, serta 45.339 kematian akibat penyiksaan. Angka-angka sebenarnya diperkirakan jauh lebih tinggi. Jaringan tersebut juga mendokumentasikan 217 serangan senjata kimia oleh rezim Assad.

Aktivis hak-hak perempuan Khayti berada beberapa kilometer dari pusat salah satu serangan di Ghouta timur pada 2013. “Saya mengingatnya seolah baru kemarin terjadi,” kisahnya. “Saya tidak bisa melupakan teriakan para korban. Saya terus berpikir kami akan menjadi korban selanjutnya. Saya merasakan gatal di tenggorokan, rasa terbakar di mata.”

Untuk sistem keadilan transisional yang benar-benar berpusat pada korban, tidak cukup hanya menjadikan penyintas sebagai saksi di pengadilan. Khayti menjelaskan, “Korban juga harus berpartisipasi dalam setiap detail terkait proses keadilan transisional.”

Selain itu, mereka yang terdampak kejahatan harus dapat berpartisipasi secara sukarela dan dilindungi saat melakukannya, tambah Sheikh-Ali. Mereka harus bisa berbicara tentang pengalaman mereka dan harus didengar mengenai topik seperti kompensasi, dukungan finansial, dan pengakuan publik.

Bagi para penyintas seperti Khayti, ini berarti tidak hanya menjadikan Assad dan beberapa pejabat tinggi rezim sebagai target utama keadilan.

“Saya juga ingin melihat vonis terhadap individu yang menulis laporan yang menyebabkan orang-orang berakhir di penjara penyiksaan Saydnaya,” kata Khayti. “Individu-individu ini sama bersalahnya dengan para penyiksa itu sendiri.”

Namun, saat ini belum jelas seberapa menyeluruh Suriah akan menghadapi masa lalunya. Sophie Bischoff, Direktur Pelaksana Adopt a Revolution, sebuah organisasi hak asasi manusia Jerman-Suriah yang mendukung inisiatif masyarakat sipil, mengatakan bahwa vonis in absentia terhadap Assad dan pejabat lainnya mengirimkan sinyal penting setelah puluhan tahun impunitas.

“Namun bagi para penyintas seperti Huda Khayti, hukuman ini tetap simbolis selama mereka yang dihukum tidak benar-benar dimintai pertanggungjawaban. Juga belum transparan siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban dan atas dasar hukum apa, serta siapa yang akan diberikan kekebalan,” imbuhnya.

Bischoff juga mencatat bahwa negara Suriah yang baru belum sepenuhnya dan secara menyeluruh menyelidiki kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan di Suriah.

“Sejauh ini, sebagian besar adalah organisasi masyarakat sipil Suriah dan aktivis hak asasi manusia yang telah meneliti dan mendokumentasikan kasus-kasus ini selama bertahun-tahun,” katanya kepada DW. “Dokumentasi sistematis oleh negara mengenai kejahatan kekerasan yang dilakukan selama era rezim Assad baru saja dimulai.”

Pemerintah Suriah yang baru telah membentuk dua komisi untuk menangani isu-isu keadilan transisional. Pada akhir Agustus, salah satu di antaranya, Komisi Nasional untuk Orang Hilang, meluncurkan platform bernama Athar, tempat keluarga korban hilang dapat menyampaikan informasi.

Organisasi lainnya, Komisi Nasional untuk Keadilan Transisional, didirikan pada Mei 2025 tetapi sejauh ini hanya menangani kejahatan yang dilakukan oleh rezim Assad. Komisi ini belum menangani kejahatan yang dilakukan oleh milisi yang bertempur dalam perang atau kelompok ekstremis yang dikenal sebagai “Negara Islam”.

“Ini jauh dari memadai,” kata Bischoff. “Untuk pertanggungjawaban yang komprehensif dan awal yang baru di Suriah untuk semua, kejahatan perang semua pihak yang bertikai harus disertakan.”

Bagi Khayti, tuntutan untuk menempatkan korban sebagai pusat proses keadilan transisional juga memiliki aspek sulit lainnya. Kesaksiannya didengar, tetapi pada saat yang sama, ia terpaksa kembali ke trauma awal.

“Sulit bagi saya untuk membicarakannya dan saya sering merasa seperti mengalaminya kembali,” jelas Khayti. Sheikh-Ali mengatakan bahwa memusatkan perhatian pada korban berarti mereka yang terdampak memainkan peran yang berarti dalam proses tersebut, tetapi mereka juga harus dilindungi.

Penting juga untuk mengingat peristiwa-peristiwa ini, tambah Khayti. Di Douma, ia berupaya melestarikan ingatan tentang perang. “Kita perlu menginformasikan kepada kaum muda tentang hal itu agar ingatan tidak pudar,” ujarnya.

Di Suriah, katanya, sekarang adalah tentang menemukan orang yang hilang, meminta pertanggungjawaban semua pelaku, menyelidiki sepenuhnya semua kejahatan, dan memberikan suara kepada para penyintas.

“Kami akan terus bersuara lantang,” kata Khayti. “Dan kami akan terus menuntut keadilan.”