Taipan Malta Yorgen Fenech Divonis Bebas dalam Kasus Pembunuhan Daphne Caruana Galizia

Keluarga korban menanggapi vonis tersebut dengan kekecewaan mendalam dan menyebutnya sebagai keputusan yang melukai rasa keadilan. Matthew Caruana Galizia, putra mendiang, menegaskan melalui media sosial bahwa putusan ini telah mengabaikan seluruh bukti logis yang ada di persidangan.

Kasus pembunuhan ini menjadi luka sejarah bagi Malta karena mengungkap jejaring korupsi yang melibatkan lingkaran kekuasaan tertinggi di negara tersebut. Sebelumnya, para eksekutor lapangan yang merakit dan meledakkan bom telah dijatuhi hukuman, namun dalang utama di balik aksi keji ini hingga kini masih menjadi misteri hukum.

Fenech sendiri ditangkap pada November 2019 setelah otoritas militer mencegat kapal pesiar mewahnya, Gio, saat berusaha meninggalkan pelabuhan. Penangkapan tersebut memicu gelombang demonstrasi nasional yang memaksa mantan Perdana Menteri Joseph Muscat untuk meletakkan jabatannya pada Januari 2020 akibat tuduhan perlindungan terhadap sekutu politik.

Dalam persidangan yang baru dimulai pada musim panas lalu, delapan dari sembilan juri menolak argumen jaksa penuntut umum. Jaksa meyakini bahwa Fenech memiliki motif kuat untuk membungkam sang jurnalis yang saat itu tengah mendalami laporan dugaan korupsi pada perusahaannya, 17 Black, dan konsorsium energi ElectroGas.

Pihak pembela berhasil mematahkan kredibilitas saksi kunci, Melvin Theuma, yang merupakan perantara pembunuhan tersebut. Pengacara Fenech menyoroti kontradiksi dalam pernyataan Theuma sebelumnya, sehingga juri merasa tidak ada bukti yang cukup untuk memvonis terdakwa melampaui keraguan yang masuk akal.

Kegagalan proses hukum ini kembali menyoroti rapuhnya sistem peradilan di Malta yang dinilai lambat dan penuh dengan hambatan birokrasi. Data dari Daphne Caruana Galizia Foundation mencatat bahwa hampir separuh kasus pembunuhan yang dibawa ke pengadilan antara 2010 hingga 2020 belum terselesaikan hingga pertengahan 2025.

Hingga saat ini, pemerintah Malta masih menghadapi tekanan internasional dari Komisi Eropa terkait penegakan supremasi hukum. Kritik utama yang muncul adalah belum adanya reformasi media yang komprehensif untuk melindungi jurnalis dari tekanan politik maupun ekonomi yang masif.

Hakim Edwina Grima kini telah memerintahkan agar seluruh bukti dalam persidangan diserahkan kepada kepala kepolisian untuk ditelaah kembali. Lembaga Jurnalis Malta (IGM) mendesak otoritas terkait untuk terus melakukan penyelidikan terhadap berbagai pihak, termasuk mantan pejabat tinggi yang namanya sempat terseret dalam proses persidangan.

Publik di Malta tampaknya belum bisa menerima berakhirnya kasus ini begitu saja. Kehadiran massa di luar gedung pengadilan menunjukkan bahwa masyarakat masih menuntut kebenaran sejati atas hilangnya nyawa sang jurnalis yang berani mengungkap kebobrokan sistem negara.