CEO Canton: Adopsi Kripto Harus Masif Agar Kebal Perubahan Kebijakan AS

Industri kripto global kini menghadapi tantangan regulasi yang dinamis, terutama terkait potensi perubahan kebijakan di Amerika Serikat pada masa mendatang.
Yuval Rooz, salah satu pendiri sekaligus CEO Digital Asset yang menaungi platform Canton, menegaskan adopsi teknologi blockchain secara luas oleh institusi merupakan garda terdepan untuk menjaga keberlangsungan industri. Strategi ini dipandang sebagai cara paling efektif untuk meminimalisir risiko pembalikan arah kebijakan pemerintah yang tidak ramah terhadap aset digital.
Rooz menyampaikan pandangannya di hadapan para pelaku industri dalam ajang Token2049 di Singapura. Ia berpendapat bahwa integrasi teknologi harus berjalan begitu cepat sehingga ketika pemilihan presiden Amerika Serikat pada 2028 tiba, tidak ada lagi ruang bagi otoritas untuk mencabut kemajuan yang telah dicapai.
Ia menganalogikan fenomena ini dengan keberhasilan platform penyedia layanan transportasi Uber dan penyewaan hunian Airbnb. Menurut Rooz, kedua perusahaan tersebut telah menanamkan pengaruhnya sedemikian dalam di masyarakat sebelum para pembuat kebijakan menyadari perlunya regulasi pembatasan.
Kondisi ini membuat pemerintah kesulitan untuk membatasi operasional perusahaan tersebut karena ketergantungan publik yang sudah sangat tinggi. Pola serupa diharapkan dapat diterapkan pada ekosistem blockchain agar keberadaannya menjadi tak terelakkan dalam sistem keuangan global.
Diskusi mengenai regulasi ini mengemuka setelah kegagalan CLARITY Act dalam pemungutan suara prosedural di Senat Amerika Serikat pada September lalu. CLARITY Act sendiri merupakan rancangan undang-undang yang dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan kripto di Amerika Serikat.
Di tengah ketidakpastian legislatif tersebut, badan pengawas seperti Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tetap menjalankan tugas pengawasan berdasarkan otoritas yang mereka miliki saat ini.
Richard Teng, rekan CEO di bursa kripto global Binance, turut menanggapi isu ini dengan menekankan bahwa regulasi tetap diperlukan. Ia menganggap potensi penghentian atau pembalikan arah regulasi saat ini sebagai ketakutan terbesar bagi banyak pelaku usaha kripto.
Sementara itu, CEO Franklin Templeton, Jenny Johnson, memiliki pandangan yang sedikit berbeda di panggung yang sama. Meskipun ia sepakat bahwa undang-undang akan memberikan kepastian lebih besar, ia mengingatkan para pelaku pasar agar tidak terlalu bergantung pada pengesahan suatu aturan spesifik.
Johnson menekankan bahwa SEC dan CFTC sebenarnya sudah mulai memberikan kejelasan regulasi melalui langkah-langkah praktis di lapangan. Hal tersebut dinilai cukup untuk menjaga momentum inovasi dan mendorong keterlibatan lebih dalam dari berbagai institusi keuangan tradisional.
Langkah nyata dalam mencapai adopsi massal ini menjadi titik balik penting bagi sektor aset kripto di seluruh dunia. Tanpa integrasi yang solid dalam sistem ekonomi riil, industri ini akan tetap rentan terhadap gejolak politik jangka pendek di negara adidaya tersebut.
Baca juga tulisan lainnya dari Fajar Nugroho
Penulis: Fajar Nugroho
Editor: Beritana Editor














