Pemerintahan transisi Suriah di bawah kepemimpinan Abu Muhammad al-Jolani menghadapi tantangan monumental dalam upaya membentuk angkatan bersenjata nasional yang terpadu. Langkah ini krusial untuk stabilisasi pasca-keruntuhan rezim Bashar al-Assad, namun kompleksitasnya diperparah oleh sejarah panjang konflik dan fragmentasi.
Meskipun lebih dari 130 faksi dan kelompok bersenjata telah diintegrasikan ke dalam struktur militer baru, banyak di antaranya masih mempertahankan jaringan komando dan loyalitas lokal yang kuat. Kementerian Pertahanan Suriah, pasca-tumbangnya pemerintahan sebelumnya, telah melakukan penataan ulang signifikan dengan menggabungkan faksi-faksi bersenjata ini ke dalam divisi-divisi baru yang tersebar di berbagai provinsi.
Tujuan utama dari restrukturisasi ini adalah mengakhiri perpecahan yang mendalam di tubuh militer dan membangun satu komando pusat yang efektif mengendalikan seluruh persenjataan negara. Namun, dalam implementasinya, kelompok-kelompok lama seringkali tetap beroperasi sebagai satu kesatuan dengan struktur internal yang tidak sepenuhnya dibongkar.
Nama-nama kelompok mungkin telah berubah, dan para pemimpinnya telah memperoleh pangkat resmi dalam hierarki baru. Meski demikian, ikatan loyalitas serta rantai komando lama masih bertahan kuat, terutama di wilayah asal mereka seperti Idlib, Aleppo, dan daerah-daerah di selatan Suriah.
Seorang anggota kelompok bersenjata yang selama ini menggantungkan diri pada seorang pemimpin dan lingkungan lokal, tidak serta-merta menjadi bagian integral dari institusi nasional hanya karena mengenakan seragam baru. Pemberian pangkat resmi memang dapat memperkuat hubungan dengan otoritas baru, tetapi tidak secara otomatis menghilangkan jaringan loyalitas yang telah terbangun bertahun-tahun.
Komposisi angkatan bersenjata baru ini sangat heterogen, mencakup berbagai elemen mulai dari kelompok ekstremis, mantan perwira dari pemerintahan sebelumnya, pasukan asing, hingga kelompok yang didukung oleh negara-negara lain. Mereka belum menjalani pelatihan yang terpadu, dan belum ada doktrin militer nasional yang jelas untuk mengatur peran serta tugas angkatan bersenjata secara keseluruhan.
Persoalan ini semakin rumit karena proses pembentukan militer berlangsung di tengah krisis keamanan yang belum usai dan intervensi asing yang masih aktif. Contoh nyata terlihat dari kesepakatan antara pemerintah Damaskus dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF), kelompok bersenjata yang mayoritas Kurdi dan beroperasi di Suriah timur laut, yang menimbulkan pola baru berupa pembentukan divisi khusus bagi pasukan Kurdi tanpa membubarkan keseluruhan SDF.
Laporan juga menyebut kemungkinan penerapan pola serupa di Suwayda, sebuah provinsi di selatan Suriah, di mana unsur-unsur Garda Nasional (National Guard) masih menguasai wilayah tersebut dan dapat dimasukkan ke dalam lembaga negara sambil tetap mempertahankan pengaruh lokal mereka. Pola ini menunjukkan adanya kompromi yang dilakukan demi mengakomodasi kekuatan-kekuatan lokal.
Meskipun angkatan bersenjata Suriah kini tampak bersatu dari luar dengan seragam dan struktur organisasi yang sama, mereka tetap membawa sejarah militer dan loyalitas lokal masing-masing. Tantangan utamanya adalah memastikan loyalitas mereka beralih sepenuhnya kepada komando pusat dan mengubah pandangan mereka sebagai bagian dari institusi nasional, bukan hanya sebagai pelindung wilayah dan kelompok asal mereka.
Pembentukan angkatan bersenjata nasional yang utuh dan kohesif membutuhkan langkah-langkah drastis, termasuk pembongkaran aliansi lama, penataan ulang personel secara menyeluruh, penyatuan pendidikan dan persenjataan, serta pembentukan rantai komando tunggal yang independen dari kekuatan asing. Hingga proses fundamental ini selesai, angkatan bersenjata Suriah akan terus berdiri di atas kompromi berbagai kekuatan bersenjata yang ada, menjaga kestabilan yang rapuh.
Baca juga tulisan lainnya dari Fajar Nugroho
Penulis: Fajar Nugroho
Editor: Beritana Editor
