Daftar Kementerian dan Lembaga yang Ajukan Tambahan Anggaran untuk Tahun 2027

Sejumlah kementerian dan lembaga secara resmi mengajukan penambahan anggaran untuk tahun 2027 dalam rapat pembahasan bersama DPR. Permintaan kenaikan pagu anggaran ini mencuat saat komisi-komisi di parlemen menggelar diskusi mendalam mengenai Rencana Kerja dan Anggaran atau RKA mulai Senin hingga Selasa lalu.

Pengajuan tambahan dana ini dipicu oleh batasan pagu indikatif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Sebagian besar instansi menilai angka yang diberikan saat ini berada jauh di bawah kebutuhan operasional serta program prioritas mereka.

Kemendikdasmen menjadi salah satu instansi yang mengajukan kenaikan fantastis dengan tambahan Rp157,76 triliun di luar pagu Rp61,10 triliun. Sementara itu, Polri turut mengusulkan tambahan sebesar Rp66 triliun di samping anggaran yang sudah ditetapkan sebesar Rp139,19 triliun.

Kejaksaan Agung juga tercatat meminta tambahan anggaran sebesar Rp22,1 triliun, melampaui separuh dari pagu awal mereka yang sebesar Rp21,5 triliun. Angka-angka tersebut mencerminkan ambisi instansi dalam meningkatkan layanan publik dan penegakan hukum dalam dua tahun mendatang.

Pagu indikatif sendiri merupakan pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian atau lembaga sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja sebelum angka final disahkan oleh pemerintah dan parlemen. Mekanisme ini sering kali menjadi titik awal perdebatan alot dalam proses legislasi anggaran tahunan.

Di sektor pengawasan dan perlindungan, Badan Narkotika Nasional meminta tambahan cukup signifikan senilai Rp5,05 triliun dari pagu Rp1,4 triliun. Begitu pula dengan Kementerian Sekretariat Negara yang menginginkan tambahan Rp6,6 triliun guna mendukung kelancaran operasional kesekretariatan negara.

Lembaga hukum lain seperti Mahkamah Agung mengajukan tambahan Rp7,9 triliun, sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi mengusulkan dana tambahan senilai Rp774,3 miliar. Mahkamah Konstitusi juga meminta penambahan sebesar Rp67 miliar di luar anggaran dasar mereka sebesar Rp360,8 miliar.

Kementerian Komunikasi dan Digital membutuhkan tambahan Rp3,2 triliun, disusul oleh Kementerian Kehutanan yang meminta tambahan sebesar Rp4,68 triliun. Kebutuhan dana ini menurut para perwakilan lembaga mencakup pemeliharaan infrastruktur vital dan penguatan fungsi kelembagaan.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG pun mengungkapkan adanya selisih atau backlog kebutuhan sebesar Rp2,12 triliun. Mereka membutuhkan total Rp4,64 triliun, padahal pagu yang tersedia saat ini baru menyentuh angka Rp2,52 triliun.

Beberapa lembaga lainnya yang turut mengajukan tambahan mencakup Komisi Pemilihan Umum dengan usulan Rp78,3 miliar dan Bawaslu dengan nilai Rp772,74 miliar. Langkah ini menunjukkan bahwa persiapan agenda nasional ke depan memerlukan sokongan pendanaan yang sangat besar.

Komnas HAM juga mengajukan tambahan Rp99,3 miliar, sementara Komnas Perempuan meminta tambahan Rp14,9 miliar. Kementerian Hukum dan Basarnas melengkapi daftar instansi yang mengharapkan penambahan anggaran untuk memaksimalkan kinerja di lapangan pada 2027.